Mentawai, NAWACITAPOST -Untuk kedua kalinya DPRD Kepulauan Mentawai kembali menolkan anggaran penyertaan modal Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kemakmuran Mentawai tahun 2022 mendatang. Hal itu disebabkan tidak adanya kejelasan mengenai penggunaan anggaran penyertaan modal yang dikucurkan oleh Pemkab Mentawai sebesar 20,6 Miliar semenjak 4 tahun belakangan.
Sebelumnya, pada tahun 2020, Pemkab Mentawai juga menghentikan suntikan anggaran untuk Perumda yang bergerak pada empat unit usaha, yakni, jual beli material berupa pasir dan kerekel, perbengkelan, minyak kelapa virgin coconut oil (VCO) dan pengelolaan PLTBm di Pulau Siberut tersebut. Dimana, Perumda dinilai tidak mampu memberikan deviden atau laba sebagai PAD Mentawai. Lalu, pada tahun 2021, anggaran hibah dan penyertaan modal untuk seluruh kegiatan memang dihapuskan karena fokus penanganan Covid-19.

Anggota Komisi I DPRD Kepulauan Mentawai, Maru Saerejen mengatakan, bahwa, selama empat tahun dikucurkannya anggaran untuk manajemen Perumda yang lama, namun, belum mampu memberikan laba. Lalu, pada pembahasan rancangan APBD 2022 manajemen Perumda yang baru kembali mengusulkan tambahan anggaran penyertaan modalnya dengan alasan anggaran minus.

”Bagaimana mungkin, anggaran habis dan tidak ada kejelasannya. Sekarang, direksi baru yang dilantik Bupati pada 11 Oktober 2021 lalu, kembali mengajukan tambahan anggaran. Kalau secara pribadi, jika saya menyetujuinya, ini sama saja mengikat tangan saya sendiri,” ungkap ketua DPC Gerindra Kepulauan Mentawai tersebut.

Asumsinya kata dia, bisa saja masyarakat beranggapan dirinya ikut bersekongkol. Sudah jelas-jelas bermasalah, namun, tetap disetujui anggaran penyertaan modalnya. Dia mengatakan, penolakan usulan anggaran tersebut, bukan semata-mata persoalan sentimen atau subjektif saja.
Dimana, setiap kali diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) jajaran direksi yang lama bersama anggota DPRD selalu diwakilkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepulauan Mentawai. Sekarang ini, kabar yang didapatnya, anggaran penyertaan modal sebesar Rp 20,6 miliar tersebut, sudah dalam bentuk aset dan piutang.

Sementara itu, direktur operasional Perumda Kemakmuran Mentawai, Bastian yang dihubungi wartawan kemarin, (8/12/2021), siang melalui telepon selulernya masih enggan berkomentar. Sejumlah pertanyaan yang diajukan wartawan lewat pesan aplikasinya juga sudah menunjukkan terbaca. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Manusia (SDM), Sekretariat Daerah, Mauliate Simatupang yang juga sempat menjadi panitia seleksi direksi Perumda Kemakmuran Mentawai tidak menampik hal tersebut. Dia mengatakan, saat ini, untuk biaya operasional dan gaji karyawan Perumda bergantung kepada sisa piutang yang lama dan konsumen.

“Cukup menyedihkan kondisi Perumda saat ini. Tapi, kami salut dengan semangat jajaran direksi Perumda yang masih muda-muda untuk terus berjuang mengelola Perumda. Namun, bagaimana lagi, kondisi ini, juga tidak bisa kita lepaskan dari unsur politis,” ungkapnya.

Saat ini, kata dia, Perumda Kemakmuran Mentawai masih tetap beroperasi dengan menjual sisa material pasir dan kerekel. Dimana, kondisi tersebut, juga cukup sulit bagi Perumsa karena persaingan harga dan nilai jual material yang berada di kawasan Simaobuk, desa Goisoinan, Kecamatan Sipora Utara. (arf)