" Kalau status tanahnya tidak jelas, ya Pemkot tidak akan berani melakukan pembagunan, ' jelas mantan ketua TP-PKK kota Surabaya ini.
Yang membuat miris, ada keluhan warga terkait layanan dikantor BPJS kesehatan yang notabene adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pelayanan di kantor BPJS Kesehatan dan instansi lainya dinilai kurang ramah terutama untuk penerima tamunya (Front Office, red).
" Saya berharap para pelayan publik, khususnya yang ada di garis depan kembali diberikan pelatihan ketrampilan cara menyambut tamu," Katanya.
" Masak, kekantor BPJS tidak boleh masuk dan hanya ditemui security yang tidak paham product Knowledge. Ini kan tidak bener, " Ungkap DK menyayangkan.
DK berharap, agar instansi pelayanan publik bercermin pada pihak swasta yang begitu ramahnya dalam menyambut tamu.
" Seperti pengalaman saya di RS Siloam. Ketika melihat ada tamu yang nampak kesulitan, petugas langsung lari untuk membantu. Bayangkan bila pelayan publik di Surabaya bersikap seperti itu? " Tanya DK mengakhiri ucapannya. (BNW)