Surabaya NAWACITAPOST - Pengalokasian Dana Kelurahan (DanKel) Surabaya sudah di setujui dalam Rapat Paripurna Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD kota Surabaya 2019-2020, Senin 28 September 2020 kemarin. Namun masih menyisahkan catatan dari banyak pihak diantaranya Reni Astuti wakil ketua DPRD Surabaya yang menurutnya menyalahi aturan karena tidak memenuhi tahapan sesuai Peraturan walikota (Perwali) Surabaya nomor 68 tahun 2019 khususnya pasal 19 tentang perencanaan.
Dalam hal yang sama, A Hermas Thony wakil ketua DPRD mengaku sependapat dengan warning yang telah disampaikan rekannya (Reni Astuti). " Jangan anggap remeh Warning Bu Reni, tapi perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti terutama bagi Pemerintah (Pemkot Surabaya)," katanya.
Thony menjelaskan ini tidak ada kaitannya aspek politik atau yang lain, tapi apabila alokasi tersebut dilakukan dengan cara yang salah atau tidak sesuai prosedur, dikwatirkan akan terjadi sebuah penyimpangan hukum.
" Apabila ini diberikan kepada seluruh RW, tidak menutup kemungkinan mereka akan tersandung persoalan hukum dikemudian hari," ungkap Thony ditemui NAWACITAPOST di Mercure Mirama Hotel usai menjadi narasumber sarasehan KOTAKU yang digagas oleh Kementrian PU, Selasa malam (29/9/20)
Supaya tidak terjadi hal itu, Thony mengajak masyarakat khususnya para Lurah dan RW untuk berkaca pada kasus penyalahgunaan Jasmas yang pernah terjadi, dan saat itu menyasar pada beberapa anggota Dewan yang akhirnya menjalani proses hukum dan dinyatakan bersalah.
" Saya lihat, kawan-kawan (anggota Dewan yang tersangkut pidana .red) mengalami penyesalan yang luar biasa. Dan itu harus menjadi 'Guru Besar' dalam proses penyaluran anggaran yang diberikan kepada masyarakat," katanya.
Terkait hal ini, Thony juga mengajak semua pihak untuk melihat hal ini dengan utuh, dan tidak melihat dengan rasa sayang terhadap dana apabila tidak dicairkan. " Kami tidak bermaksut untuk menghalangi itu, tapi hanya ingin penyalurannya dilakukan secara benar," ucap Thony.
Thony menceritakan, proses penyusunan program awalnya melalui Musrenbangkel (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan). Dan sesuai Perwali harus dihadiri oleh Lurah, LPMK bersama RT/RW.
" Perlu disadari, proses PAK kemarin berjalan begitu cepat, singkat waktunya dan dorongan untuk direalisasikannya program yang terkait pengalokasian dana kelurahan itupun juga, yang tadinya sudah jadi rapi menjadi berubah semua. Nah, perubahan ini kan perlu diketahui oleh para RT/RW. Dan forum formalnya adalah Musrenbangkel tadi," urai Thony.
Thony melanjutkan, apabila Musrenbangkel tidak dilakukan dengan menyertakan para pihak yang bakal mendapatkan, ini kan akan menjadi 'Bom Waktu' terhadap mereka (RT/RW.red).
" Jangan pertaruhkan keselamatan atau keamanan dari para ketua RW hanya untuk semangat pencairan dana tersebut," lanjut Thony kembali.
Artinya, masih Thony, jangan sekedar hanya bisa menyerap tapi bagaimana menyerap dengan aman dan tepat. " Itu yang perlu," pesannya.
Ditanya apakah pengurus RW bisa menolak pengalokasian dana diwilayahnya ? Thony menjawab 'Bisa' dan apabila itu terjadi, dana akan dikembalikan ke Kas Daerah. Tapi persoalannya, dikwatirkan anggaran ini sudah dibelanjakan dalam bentuk barang. Kalau hal itu terjadi dan RW menolak, kemudian barang ini mau dikemanakan.
Untuk itu, menurut Thony ada solusi lain. " Saat ini sedang melakukan pembahasan juga, bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah.red) terkait perangkaan APBD tahun 2021. Kalau itu tidak bisa diserap 2020 dan masih berupa uang, bisa saja diserap untuk 2021. Tapi kalau sudah berbentuk barang, ini perlu dikaji kembali apakah barang yang sudah direalisasikan tahun ini, memungkinkan untuk diberikan di tahun mendatang," paparnya.
" Hal ini yang perlu kita pikirkan, kemarin dengan waktu yang mepet Pemkot (Pemerintah Kota Surabaya.red) berusaha mengejar waktu untuk memanfaatkan dana itu (Dana Kelurahan.red) secara tuntas dan jelas. Harapan kita, semangat itu dibarengi dengan kehati-hatian," Tandas AH Thony. (BNW)