Surabaya NAWACITAPOST - Sesuai hasil rapat, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Surabaya menolak ada pembentukan Pansus Covid-19 di DPRD. PSI menganggap hal ini tidak terlalu Urgent karena sudah tercover oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yaitu Komisi masing-masing.
Kepada media Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya William Wirakusuma menjelaskan bahwa tujuan yang dicapai ini juga sama yaitu percepatan penanganan Covid. " Kita merasa kinerja Pansus bisa dikerjakan di Komisi dan PSI akan bekerja sesuai porsinya," ujarnya. (8/5/20)
Mengenai surat pengajuan dari fraksi-fraksi tentang pembentukan Pansus yang tidak dibahas di forum pimpinan, menurut Wiliam itu bukan penolakan melainkan dikembalikan ke Komisi.
Tentang PSBB di Surabaya, Wiliam menilai dua minggu ini 'Kurang Berhasil' karena kurang ada kerjasama dari masyarakat.
" Kalau cuma Pemerintah saja yang bekerja, Percuma. Pemerintah ndak bakal mau memaksa warganya. Jadi kita maunya yang persuasif saja," kata Wiliam di ruang Fraksi PSI.
PSBB dianggap berhasil dan tidak adalah tergantung kerjasama antara Pemerintah dan Masyarakat. " Jadi kalau PSBB gagal bukan berarti Pemerintah yang tidak bisa menjalankan atau setengah hati, tapi juga bisa dari kesadaran masyarakat yang masih kurang ngerti bahayanya Covid ini," katanya.
Pembatasan ini tidak hanya tergantung bantuan saja, karena dalam PSBB masyarakat masih bisa keluar rumah, cuma harus mengikuti ketentuannya. Seperti penggunaan masker, jaga jarak dll.
Ditanya apakah mungkin PSBB ini akan diperpanjang, Wiliam tidak menampiknya namun diharapkan semua elelmen RT, RW turut membantu menyadarkan masyarakat tentang pencegahan Covid.
Apabila PSBB tetap tidak berhasil, Fraksi PSI akan mengusulkan sistem Micro Lockdown yaitu dimana ditemukan ada pasien yang terdeteksi positif maka satu RT harus di Lockdown.
" Kalau me-Lockdown satu RT akan lebih mudah dan murah. Tapi pemerintah harus lebih keras dalam penindakan," ujar anggota DPRD yang terpilih dari Dapil 3 Surabaya ini.
Wiliam berharap dalam upaya pencegahan Pemerintah harus memperbanyak posko-posko untuk Chek Point tidak hanya diperbatasan saja. Bahkan harusnya RT dan RW bisa melakukan Chek Point secara mandiri seperti yang telah diterapkan di beberapa wilayah.
" Dan yang penting juga menurut Wiliam adalah Pemerintah segera mengadakan Rapid Test massal khususnya untuk daerah-daerah yang sudah masuk Zona merah," tukas Wiliam. (BNW)