NAWACITAPOST.COM — Sebuah ironi besar tersaji di jantung pemerintahan Kabupaten Pesawaran, Lampung. Di tengah gembar-gembor era digitalisasi, Wildan Sekretaris Daerah (Sekda) Pesawaran, justru mempertontonkan ketidakpahamannya yang fatal terkait logika anggaran teknologi.
Ketika dikonfirmasi mengenai dugaan pembengkakan anggaran (mark-up) langganan internet Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) TA 2022 yang menyentuh angka Rp2.000.040.000 untuk kapasitas hanya 290 MBPS, sang panglima ASN ini memilih jurus klasik: lempar tanggung jawab.
Bukannya memberikan jawaban substantif sebagai pucuk pimpinan administrasi, Wildan justru "mem-pingpong" wartawan dan menyuruh mereka bertanya langsung ke bagian keuangan. Sikap ini memicu tanda tanya besar: Apakah Sekda benar-benar tidak tahu, atau sengaja menutup mata atas logika angka yang tak masuk akal ini?
Logika Sederhana yang Gagal Dipahami: Rp6,8 Juta Per 1 MBPS!
Mari bedah angka yang bikin dahi berkerut ini. Jika anggaran Rp2 miliar tersebut dibagi dengan kapasitas 290 MBPS, maka Pemkab Pesawaran membayar Rp6,8 juta untuk setiap 1 MBPS.
Sebagai perbandingan logis bagi masyarakat awam:
-
Paket internet rumahan 30 MBPS hanya berkisar Rp300.000/bulan.
-
Kapasitas 290 MBPS milik Pemkab setara dengan 9 sambungan rumah tangga.
-
Total biaya riil 9 sambungan itu hanya Rp32,4 juta per tahun!
Bagaimana mungkin kebutuhan yang secara matematis bisa ditekan, justru membengkak hingga miliaran rupiah di tangan birokrasi? Ketidakmampuan Sekda untuk langsung tanggap terhadap anomali angka ini menunjukkan adanya blind spot besar dalam pengawasan anggaran daerah.
Aroma Anggaran "Digelembungkan" Rp802 Juta, Sekda Malah Main Pingpong
Dugaan penyelewengan ini diperkuat oleh analisis Aliansi Masyarakat Pesawaran. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2023 dan acuan resmi e-katalog, harga pasar total untuk Bandwidth Domestic dan Fiber Optik International Dedicated di wilayah tersebut seharusnya hanya memakan biaya sekitar Rp1,197 miliar per tahun.
Baca Juga: Gerbang Rumah Terkunci PKL: Ketika Jeritan Warga Dicueki Satpol PP Padangsidimpuan Berbulan-bulan
"Ini ada potensi kerugian negara hingga Rp802 juta per tahun. Angka kontrak sangat tidak sebanding dengan kualitas yang diterima. Ini pemborosan uang rakyat!" ungkap sebuah sumber informasi yang tidak mau disebut namanya.
Menariknya, Sekda Wildan dikenal sangat "singa" dan tegas jika membedah regulasi lain—seperti saat ia menguliti konflik pengelolaan sampah Pasar Kedondong. Namun, begitu dihadapkan pada angka digital Rp2 miliar yang janggal ini, sang "singa" birokrasi mendadak kehilangan taringnya dan memilih menyerahkannya ke Bagian Keuangan.