"Celah-celah semacam ini yang membuat kami menduga ada ruang permainan dalam proses penyesuaian tarif. Kami tidak menuduh pihak tertentu, tetapi kami mendesak agar seluruh proses dibuka seluas-luasnya kepada publik agar tidak ada lagi ruang abu-abu!" tegas Destra tanpa kompromi.
Tuntutan Garis Keras: Desak Evaluasi Total
Melalui manifesto politik dan sosialnya, DPC Laskar Bandar Lampung melayangkan maklumat tegas yang ditujukan kepada tiga aktor utama: Kementerian PU, BPJT, dan PT BTB selaku pengelola:
-
Buka Dapur Perhitungan: Mendesak Kementerian PU dan BPJT mempublikasikan secara telanjang dasar perhitungan inflasi dan hasil evaluasi SPM ke hadapan publik.
-
Bentuk Tim Pengawas Independen: Menuntut keterlibatan unsur masyarakat sipil dalam memantau kesesuaian fasilitas di lapangan agar sebanding dengan uang yang dikeluarkan pengguna tol.
-
Revisi Skema Tarif Progresif: Mendesak keadilan tarif bagi masyarakat lokal Lampung yang menggunakan tol sebagai akses mobilitas harian, bukan sekadar disamaratakan dengan pengguna logistik jarak jauh dari luar pulau.
Bukan Penentang Pembangunan, Tapi Pembela Keadilan
Di akhir orasinya, Destra Yudha mengunci pernyataan dengan menegaskan bahwa aksi heroik ini murni sebagai fungsi kontrol sosial yang sehat demi menyelamatkan marwah pembangunan itu sendiri.
"Kami mendukung penuh pembangunan jalan tol sebagai penunjang konektivitas Lampung dan Sumatera. Namun, dukungan itu tidak boleh buta! Dukungan harus dibarengi dengan tata kelola yang transparan dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat," pungkasnya.
Kini, bola panas berada di tangan Kementerian PU, BPJT, dan PT BTB. Apakah mereka akan membuka ruang dialog yang jujur, atau tetap bergeming di balik dinding regulasi yang membebani rakyat? Publik Lampung menunggu jawaban nyata.(Agus Supiyanto)