NAWACITAPOST.COM — Bentang alam pesisir Wairterang yang eksotis kini dirundung mendung hitam. Di balik tenangnya riak air di kawasan Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Gugus Pulau Teluk Maumere, sebuah prahara lingkungan sedang mengintai. Pembangunan vila dan galangan kapal milik PT Atlas Samudera Perkasa di Desa Wairterang, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, kini memicu polemik panas dan perlawanan sengit dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur.
Proyek yang digadang-gadang sebagai penggerak ekonomi ini dituding cacat prosedur, minim transparansi, dan berpotensi menjadi "mesin pembunuh" bagi ekosistem pesisir serta ruang hidup nelayan tradisional.
Sosialisasi Formalitas, Partisipasi Publik Dikebiri
Bom waktu ini mulai terendus publik setelah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka menggelar sosialisasi pada pekan lalu. Alih-alih mendapat kejelasan, warga justru disuguhi ketidakpastian. Informasi di lapangan mengungkapkan bahwa aktivitas pembangunan fisik vila ternyata telah berjalan mendahului proses konsultasi masyarakat yang semestinya.
Baca Juga: Menolak Tunduk pada Usia: 900 Lansia Guncang Kota Bekasi!
"Bagaimana mungkin pembangunan berjalan sebelum ada kesepakatan dan keterbukaan informasi yang memadai? Ini adalah bentuk pengebirian nyata terhadap prinsip partisipasi publik yang demokratis!" tegas perwakilan WALHI NTT.
Lebih parah lagi, alih-alih memberikan jawaban konkret, instansi pemerintah terkait justru terkesan saling lempar tanggung jawab, menciptakan dinding birokrasi yang memutus hak tahu masyarakat.
Menabrak Benteng Hukum Konservasi
Skandal pembangunan ini dinilai bukan sekadar masalah administrasi, melainkan pembangkangan hukum yang fatal. Pesisir Wairterang seluas 62,45 hektar merupakan bagian tak terpisahkan dari 3.533 hektare kawasan konservasi TWAL Teluk Maumere yang dilindungi sejak 1987 (SK Menhut No. 126/Kpts-II/1987).
Aktivitas industrialisasi dan betonifikasi ini dinilai menabrak aturan hukum yang masih basah: Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2025 tentang RTRW (2025–2044).
-
Pasal 60 ayat (4): Tegas menyatakan kawasan ini hanya untuk perlindungan, penelitian, pendidikan konservasi, dan wisata alam.
-
Larangan Keras: Perda melarang total segala aktivitas yang mengurangi atau menghilangkan fungsi dan luas zona perlindungan taman wisata alam.
Pembangunan galangan kapal dan vila komersial di zona ini adalah kontradiksi nyata dari kebijakan Pemda Sikka yang selama ini menjual narasi 'wisata bahari unggulan'.
Berikut ini fakta wilayah terancam dan dampak nyata di depan mata:
- Luas Area Terdampak: 62,45 Hektar Kerusakan bentang alam & abrasi pesisir.
- Ekosistem Bawah Laut: Ratusan jenis ikan & terumbu karang Kehilangan habitat biota laut bernilai ekologis tinggi.
- Aspek Keselamatan: Manajemen Risiko Bencana Ancaman cuaca ekstrem & kenaikan muka air laut tanpa benteng alami.
- Sosial Ekonomi: Ruang Tangkap Nelayan Terancamnya mata pencaharian nelayan tradisional.