Muncul dugaan kuat: Apakah sekolah ini sengaja hanya "dihidupkan" di atas kertas sebagai formalitas aset demi mencairkan anggaran tertentu, sementara realitasnya dibiarkan sekarat?
Sentilan keras juga datang dari fakta bahwa warga desa tersebut rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke kas daerah Padangsidimpuan. Namun, mengapa hak dasar anak-anak mereka disunat habis? Begitu pula dengan kerancuan wilayah perbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan yang diduga sengaja dipelihara sebagai tameng untuk saling melempar tanggung jawab.
"Kami menduga keras ada yang tidak beres dalam pengelolaan sekolah-sekolah kelas jauh di wilayah ini. Ada celah ketidakjelasan yang sengaja dipelihara... Warga membayar pajak, guru mengajar tanpa kepastian, sekolah dibiarkan rusak parah — ini kelalaian berat atau bahkan penyalahgunaan wewenang yang harus dibongkar!" tegas Jojo Simanjuntak, Aktivis yang mengawal kasus ini.
Sikap Diam yang Mencurigakan
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan maupun Pemerintah Kota Padangsidimpuan memilih bungkam seribu bahasa.
Sikap menutup diri dan bungkamnya para pemangku kebijakan ini justru semakin mempertebal spekulasi publik: Ada kebenaran kelam yang sedang berusaha ditutupi rapat-rapat.
Kini, sang guru bersama data-data akuratnya siap berdiri tegak menantang ketidakadilan, menunggu respons nyata dari Istana Negara untuk menyapu bersih para oknum yang tega menumbalkan masa depan anak bangsa.(Lesmanan.H)