-
Buka Topeng Laporan Pajangan: Desak Pemkot membuka capaian kinerja satu tahun terakhir secara riil, bukan sekadar laporan indah di atas kertas.
-
DPRD Bukan Stempel Birokrasi: Tuntut DPRD berhenti menjadi "paduan suara" pemerintah. Periksa asal-usul data bencana dan ke mana anggaran mengalir.
-
Transparansi Mutlak APBD: Setiap rupiah uang rakyat harus bisa dilacak secara digital dan terbuka.
-
Sektor Publik Sekarat: Desak perbaikan nyata pada fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan, dan kebersihan yang anggarannya diduga kuat dipotong.
-
Ganyang KKN: Tolak keras penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya kelompok tertentu.
-
Panggil Aparat Penegak Hukum (APH): Desak jaksa dan polisi segera turun ke lapangan, periksa data "gaib" 1.133 KK, dan seret pejabat yang terlibat.
-
Stop Intimidasi: Tegaskan bahwa suara kritis mahasiswa adalah kebenaran, bukan kriminalitas.
Baca Juga: Siap Guncang Manokwari! Kontingen Pesparawi DKI Jakarta Resmi Dilepas Menuju Panggung Nasional 2026
Dua Dunia di Padangsidimpuan
Aksi damai ini menyisakan satu kesimpulan getir yang kini berkembang luas di tengah masyarakat: Ada dua dunia yang kontras di Padangsidimpuan.
Dunia di Atas Kertas vs Dunia Nyata di Lapangan:
- Di Atas Kertas: Laporan tertib dan rapi. Di Lapangan: Infrastruktur rusak dan terabaikan.
- Di Atas Kertas: Anggaran melimpah mengalir. Di Lapangan: Rakyat menderita tanpa bantuan.
- Di Atas Kertas: Manipulasi data 1.133 KK. Di Lapangan: Hanya 160 KK yang nyata.
Jarak antara kedua dunia inilah yang diduga kuat sebagai ruang gelap kejahatan korupsi. Kini, mata publik tertuju pada Padangsidimpuan. Apakah hukum akan ditegakkan, atau kota ini akan dibiarkan tenggelam dalam sistem yang sudah terlanjur rusak? Mahasiswa telah menyalakan alarm tanda bahaya.(Lesmanan.H)