NAWACITAPOST.COM – Tabir gelap yang menyelimuti raibnya dana bantuan sosial bagi korban banjir bandang di Kota Padangsidimpuan perlahan mulai tersingkap, menyisakan aroma skandal yang menyengat. Sebuah pengakuan "bawah tanah" kini menjadi sumbu ledak yang mengancam kredibilitas birokrasi setempat, di tengah jeritan warga yang masih bergelut dengan puing-puing sisa bencana.
Pengakuan di Balik Cangkir Kopi: "Uang Itu Ada"
Di sebuah sudut warung kopi yang remang di Jalan Sinar, Lingkungan 3, Kelurahan Sihitang, sebuah pengakuan krusial meluncur dari bibir sosok berinisial G, yang menjabat sebagai Kabid Anggaran. Dalam suasana yang sarat ketegangan, G membocorkan rahasia yang selama ini tertutup rapat dari publik.
"Pak, itu benar sudah masuk ke kas daerah. Akan tetapi kita datang ke sini hanya ingin kerja sama," bisik G dengan nada rendah, seolah menyadari betapa berbahayanya informasi tersebut.
Pernyataan singkat ini bak petir di siang bolong. Jika benar Rp4 Miliar dana bantuan Presiden telah mengendap di Kas Daerah (Kasda), lantas tembok raksasa apa yang menghalangi uang tersebut sampai ke tangan para janda, lansia, dan kepala keluarga yang kehilangan harta benda mereka? Pengakuan G secara otomatis meruntuhkan segala narasi birokrasi yang selama ini berdalih tentang hambatan administratif.
Baca Juga: Gema Pakta Suci 2026: Revolusi Kesejahteraan Kaum Proletar Jawa Timur Berkobar dari Grahadi
Saut Harahap: Sang "Arsitek" di Balik Layar?
Keanehan skandal ini semakin meruncing dengan munculnya sosok Saut Harahap. Meskipun bukan pejabat publik, bukan bendahara daerah, apalagi pemegang mandat resmi pemerintah, Saut justru tampil di depan publik layaknya seorang "Pengacara Bayangan" bagi Pemerintah Kota.
Dalam berbagai dokumentasi video, Saut terlihat begitu fasih membedah struktur anggaran yang seharusnya bersifat konfidensial. Ia mendikte ke mana aliran dana mengucur:
- Dinas Pekerjaan Umum (PU)
- Dinas Pendidikan
- Dinas Kesehatan
Fenomena ini memicu kecurigaan akut di tengah masyarakat. Mengapa seorang tokoh non-pemerintah memiliki otoritas lebih besar dalam menjelaskan kebijakan keuangan negara dibandingkan pejabat yang berwenang?
"Dia yang paling tahu detail ke mana uang itu dibagi-bagikan. Ini sangat tidak wajar. Apakah dia sedang merancang tameng hukum atau mengatur skenario pembagian kue anggaran?" cetus seorang warga dengan nada geram.
Efek Domino: Bantuan Gubernur dan Kemensos Turut "Menguap"
Misteri ini tidak berhenti di angka Rp4 Miliar. Bak lubang hitam yang menghisap segalanya, bantuan-bantuan lain pun diduga ikut raib tanpa jejak yang transparan:
- Dana Stimulan Kemensos RI: Yang hingga kini hanya menjadi angka di atas kertas bagi para penyintas.
- Bantuan Gubernur Sumatera Utara: Yang keberadaannya kian misterius meski bencana telah lama berlalu.
Realita di lapangan berbanding terbalik dengan laporan di atas meja. Sementara pejabat Dinas Sosial dan BPBD sibuk berargumen dengan angka-angka nominal, warga di bantaran sungai justru hanya bisa menelan ludah, menanti uang tunai yang dijanjikan namun tak kunjung mendarat di telapak tangan.
Rakyat Menggugat: "APH, Jangan Hanya Menonton!"
Kesabaran warga telah mencapai titik nadir. Mereka menolak "dinabobokan" oleh janji-janji manis maupun penjelasan dari pihak-pihak yang tidak memiliki legalitas formal seperti Saut Harahap. Kini, mata rakyat tertuju pada Aparat Penegak Hukum (APH).
Tuntutan warga sangat jelas dan tegas:
- Audit Investigatif: Periksa mutasi rekening Kas Daerah secara menyeluruh.
- Bedah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ): Temukan indikasi fiktif dalam pengalokasian dana ke dinas-dinas terkait.
- Tangkap Aktor Intelektual: Seret siapa pun, baik pejabat maupun "makelar anggaran" yang diduga menyunat hak para korban bencana.
"Kami tidak butuh retorika. Kami butuh keadilan! Jangan biarkan air mata kami menjadi ladang korupsi bagi mereka yang tidak punya hati," tegas salah seorang perwakilan korban banjir.