NAWACITAPOST.COM - Kabar kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur menjadi perhatian publik setelah muncul pernyataan mengenai anggaran yang dihentikan. Isu ini mencuat setelah Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, memberikan pernyataan usai rapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 6 Februari 2025.
Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan kepada wartawan bahwa realisasi anggaran IKN 2025 masih diblokir. Oleh karena itu, Dody menyatakan bahwa belum ada progres pembangunan IKN pada tahun ini.
Ia menegaskan bahwa anggaran yang diblokir menghambat perkembangan proyek tersebut. Ketika ditanya mengenai perkembangan terkini, ia menjawab bahwa tidak ada progres yang bisa dilaporkan karena ketiadaan anggaran.
“IKN kayaknya belum ada sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (ditanya) progres,” kata Dody.
Pernyataannya yang bernada kelakar mengenai progres anggaran pembangunan IKN hanya cukup untuk "makan siang menteri" juga menjadi sorotan. Dalam rapat dengar pendapat yang sama, Dody turut memaparkan perkembangan pembangunan IKN hingga akhir 2024.
Ia menyampaikan bahwa hingga 31 Desember 2024, pembangunan telah mencapai 87,9 persen dari alokasi anggaran tahun sebelumnya. Anggaran yang telah digunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada 2024 mencapai Rp 40,29 triliun.
Namun, untuk tahun 2025, ia menegaskan bahwa belum ada perkembangan karena anggaran belum tersedia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, memastikan bahwa anggaran IKN sebenarnya masih ada dan pembangunan tetap berlanjut.
Setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada hari yang sama, ia menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak akan dihentikan. Presiden telah memastikan adanya alokasi anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk periode 2025 hingga 2029 yang akan digunakan sesuai tahapan dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baca Juga: OPINI: Konstruksi Hukum KPK Tidak Relevan, Mengulang Persidangan yang Sudah Inkracht
“Terkait IKN, pembangunan ini dipastikan akan berlanjut. Presiden juga telah memastikan alokasi anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk tahun 2025 hingga 2029. Anggaran tersebut akan digunakan sesuai dengan tahapan dan rencana yang telah disusun sejak awal,” kata AHY.
AHY menjelaskan bahwa setelah penyelesaian pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, fokus pembangunan kini beralih ke kawasan legislatif dan yudikatif. Ia mengakui bahwa terdapat beberapa penyesuaian dalam proyek yang membutuhkan waktu lebih lama untuk difinalisasi sebelum bisa segera dieksekusi.
“Jadi, ada beberapa penyesuaian yang tentu membutuhkan waktu. Mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan setelah itu bisa segera dibangun,” kata AHY.