Anggaran IKN 2025 Diblokir, Proyek Terancam Mandek?  

Menanggapi kebijakan alokasi anggaran IKN tahap kedua, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, menyatakan bahwa porsi anggaran yang tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya dapat memengaruhi sektor konstruksi di Kalimantan Timur. Sektor ini menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar di wilayah tersebut sejak dimulainya pembangunan IKN.

Baca Juga: Penyerahan Sertifikat Aset/BMD Pemerintah Kabupaten Nias, Melalui PTSL TA 2024

"Kondisi tersebut akan memengaruhi daya ungkit sektor konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim," ujar Budi.

Oleh karena itu, penurunan anggaran dikhawatirkan dapat mengurangi dampak positif sektor konstruksi terhadap ekonomi daerah. Namun, diharapkan investasi sektor swasta dapat tumbuh lebih tinggi untuk menyeimbangkan dampak dari penurunan anggaran konstruksi.

Sektor-sektor ekonomi lain di luar konstruksi juga diharapkan dapat tumbuh lebih baik pada 2025 untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Dana Rp 48,8 triliun yang dialokasikan dari APBN akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif, serta ekosistem pendukungnya.

Selain itu, anggaran tersebut juga akan dialokasikan untuk membuka akses menuju IKN di Wilayah Perencanaan II. Sebagian dana juga akan digunakan untuk pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur yang telah diselesaikan pada tahap awal pembangunan. Salah satu proyek yang mulai dikerjakan pada tahun 2025 adalah pembangunan ekosistem legislatif dan yudikatif, termasuk kantor serta hunian bagi para pejabat dan pegawai yang akan bertugas di IKN.