NAWACITAPOST.COM - Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengeluarkan pernyataan yang menyoroti peran institusi Polri dalam Pilkada Serentak 2024. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa ada dugaan bahwa Polri digunakan sebagai alat oleh penguasa untuk mendukung kemenangan pasangan calon tertentu.
Tuduhan ini disampaikan berdasarkan laporan yang diterima PDIP dari kader-kader partai di berbagai daerah, yang menunjukkan adanya tindakan pengkondisian oleh anggota Polri terhadap kepala daerah.
Menurut Hasto, sejumlah anggota Polri diduga telah menemui kepala daerah di beberapa wilayah guna mengarahkan dukungan kepada pasangan calon tertentu.
"Ada beberapa intimidasi kepada kepala daerah oleh Polri, kami sudah menemukan bukti rekamannya dan semua bukti sedang kami kumpulkan untuk dilaporkan," tuturnya di Jakarta, Rabu (20/11).
Baca Juga: PDIP Ubah Taktik Pilkada 2024, Fokus pada Kampanye Langsung di Lapangan
Hasto menegaskan bahwa tindakan oknum Polri yang dilaporkan tersebut mencerminkan kemunduran dalam sistem demokrasi Indonesia. Ia menyebut bahwa jika praktik semacam ini dibiarkan, dapat mengancam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang diharapkan berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis.
"Hal ini menunjukan suatu kekhawatiran terhadap sisi-sisi gelap demokrasi yang akan mengancam pelaksanaan Pilkada secara jujur dan demokratis serta adil," katanya
Hasto juga menyoroti bahwa netralitas Polri sebagai institusi negara seharusnya dijaga dengan baik, agar proses demokrasi dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Menurutnya, netralitas aparat keamanan merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga kredibilitas pemilu di Indonesia.
"Kami akan berjuang untuk marwah TNI dan Polri agar tidak direndahkan," ujarnya.