NAWACITAPOST.COM - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengungkapkan bahwa program pembangunan 3 juta rumah membutuhkan anggaran sekitar Rp 750 triliun. Lasarus menjelaskan perhitungan tersebut sebagai perbandingan dengan program perumahan sebelumnya.
“Sebagai bahan pembanding, kalau menggunakan harga satuan lama, dana yang sudah kita habiskan selama 5 tahun di sektor perumahan untuk membangun 2.177.000 rumah memerlukan anggaran Rp 119 triliun. Maka, untuk 3 juta rumah, kita memerlukan anggaran sekitar Rp 750 triliun,” ujar Lasarus, dikutip Selasa (5/11/2024).
Komisi V DPR RI menantikan cetak biru program 3 juta rumah dari Kementerian PKP. Lasarus menekankan bahwa cetak biru ini sangat penting agar Komisi V dapat memastikan anggaran yang tepat untuk proyek besar tersebut dan memastikan pelibatan pihak swasta dalam pendanaan dan pelaksanaannya.
“Kami tentu juga bertanggung jawab secara moral kepada Pak Menteri dan kepada bangsa, karena anggaran dari bapak adalah kami yang mengesahkan. Keterlibatan pihak swasta juga pasti terukur, semua ada hitung-hitungannya,” tambah Lasarus.
Baca Juga: MAKI Desak Pengadilan Tinggi Perberat Vonis Gazalba Saleh Jadi 20 Tahun
Menanggapi permintaan DPR, Menteri PKP Maruarar Sirait berjanji akan mengeluarkan cetak biru program 3 juta rumah ini sebelum 6 Desember 2024, yaitu sebelum DPR memasuki masa reses. Menurut Maruarar, cetak biru tersebut akan mencakup peta jalan (roadmap) pelaksanaan dan perincian sumber pembiayaan yang akan digunakan.
"Saya dan Pak Fahri (Wamen PKP Fahri Hamzah) akan berusaha sebelum masa reses, mudah-mudahan sebelum 6 Desember kami bisa menyampaikan blue print peta jalan yang diminta apa yang kami lakukan," kata Maruarar, yang kerap disapa Ara.
Program ini menjadi tantangan besar bagi Kementerian PKP, mengingat alokasi anggaran kementerian tersebut untuk tahun 2025 hanya sebesar Rp 5,07 triliun. Dana ini berasal dari anggaran Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada kabinet sebelumnya.
Dengan alokasi terbatas ini, Maruarar mengakui bahwa diperlukan pendekatan yang inovatif untuk memenuhi target ambisius pemerintah. “Mungkin cara berpikir saya sebagai menteri tidak biasa. Tapi, apakah dengan tantangan yang sebesar ini saya harus bekerja dan berpikir dengan cara yang biasa saja?” kata Ara.