Baca Juga : Bagikan 25 Paket Sembako, Kalapas Hamdi Hasibuan : Ini Wujud Kepedulian Kumham RI Kepada Warga Terdampak Covid-19
Sedangkan ada 21 juta data ganda yang didapat Mensos Risma berasal temuan dari KPK, BPK, dan BPPK. Ketika Risma mengeluarkan data ini dihadapan publik melalui DPR. Risma mengaku merasa ditekan. Dan, adanya tekanan itu sudah dilaporkan ke Presiden Jokowi.
Kembali ke data ganda tersebut. Sederhananya kata Risma dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI, ada Nomor Induk Kepegawaian (NIK) yang sama. Contoh Slamet dapat 39 dengan NIK yang sama, namun dia (Slamet) sendiri malah gak terima.
Kenehan lainnya, yang harusnya menerima bansos malah tak mendapat. Sebaliknya yang tak layak menerima malah mendapatkannya.
Ditengarai, dugaan kabar-kabar miring dan miris terhadap penyaluran dana bansos dan paket sembako ini melibatkan orang dalam dan juga para pemain yang senang mengeruk kekayaan bagi warga terdampak di jadikan lahan bisnis terselubung. Atau tindakan pungli. Seperti yang viral di medsos. Dimana seorang Ibu diberi bansos dari pemerintah secara gratis, malah ketika diberikan bantuan tersebut, petugasnya meminta sejumlah uang yang besarnya 50 ribu rupiah.
Kabar pungli juga, dugaannya terendus sampai di Dinas Sosial Kota Bekasi. Keterlibatan orang dalam dan pihak yang bisa memberi komisi dari dana Bansos sepertinya berperan besar.
Padahal seharusnya, pihak-pihak terkait tersebut. Mendengar jeritan rakyat yang terkapar dengan dampak pandemi covid-19 yang dahsyat. Menelan korban tanpa pandang status sosila. Kebanyakan warga miskin.
Sepertinya, dinas sosial tersebut. Tak punya rasa simpati dan kepekaan terhadap warga terdampak. Tak peduli, warga yang harusnya dibantu dengan dana dan paket yang sudah ada dan siap disalurkan. Malah dihentikan untuk kepentingannya. Alasan, mencocokan data sampai alasan warga sudah pindah dan sederet A dan B yang dilakukannya.