NAWACITAPOST.COM — Masa reses Parlemen yang resmi berakhir pada Selasa, 10 November 2026, menjadi titik awal bergulirnya tensi politik baru di Gedung Nusantara. Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini memasuki fase krusial dan mulai menggelinding ke meja pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Publik kini menyoroti dengan cermat setiap dinamika politik yang berkembang di Senayan, mengingat wacana ini menyentuh struktur kepemimpinan tertinggi negara. Di tengah memuncaknya spekulasi publik dan dorongan dari berbagai elemen masyarakat, Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya buka suara untuk memberikan kejelasan arah politik parlemen.
Puan menegaskan bahwa pimpinan dewan tidak akan tergesa-gesa dan memilih untuk mengumpulkan serta mencermati terlebih dahulu seluruh masukan dari fraksi-fraksi dan komisi-komisi di DPR sebelum menentukan langkah strategis berikutnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa hingga saat ini DPR belum mengambil keputusan final untuk memulai proses formal pemakzulan terhadap Gibran. Seluruh aspirasi, desakan, serta pandangan hukum yang masuk selama masa reses masih berada pada tahap pengkajian mendalam melalui mekanisme internal parlemen yang berlaku.
"Hari ini alhamdulillah sidang paripurna pembukaan setelah reses baru kami buka. Jadi terkait tadi apa yang ditanyakan, setelah ini tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi, komisi," ujar Puan saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
DPR Mengaji Masukan dan Serapan Aspirasi Publik
Puan Maharani mengungkapkan bahwa selama masa reses berlangsung, pimpinan DPR telah menampung berbagai masukan dan pertimbangan terkait mekanisme serta prosedur hukum-politik yang dapat ditempuh oleh lembaga legislatif.
Namun, demi menjaga kehati-hatian dan kepatuhan pada tata tertib parlemen, pimpinan DPR akan mendengarkan laporan resmi dari fraksi-fraksi, komisi internal, Badan Musyawarah (Bamus), serta para anggota dewan secara menyeluruh.
Baca Juga: Di Hadapan Gubernur KDM, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tegaskan Target Juara Umum Porprov Jabar 2026
"Ini baru pembukaan sidang, jadi kita akan dengarkan dulu masukan-masukan yang sebelum pembukaan masa sidang sudah kami tampung melalui fraksi, melalui BAM, dan melalui anggota-anggota fraksi yang ada," kata politikus PDI Perjuangan tersebut menambahkan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga mengonfirmasi adanya gelombang masukan dari luar parlemen.
Dasco menyebutkan bahwa sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) hingga anggota DPR dari lintas fraksi telah mengekspresikan keinginan kuat untuk menyampaikan aspirasi secara resmi terkait kedudukan dan posisi hukum Wakil Presiden Gibran melalui jalur konstitusional di parlemen.
Kendati demikian, Dasco menegaskan bahwa pimpinan DPR belum menyelenggarakan rapat pimpinan (rapim) maupun rapat konsultasi untuk menentukan sikap resmi lembaga.
Baca Juga: Bahaya Terselubung di Balik Ban Mobil Tebal: Karet Tua Mengintai Keselamatan Pengendara di Jalan
Pimpinan dewan memilih bersikap cermat sembari menunggu diterimanya salinan lengkap dan resmi dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan secara langsung dengan sengketa dokumen pendidikan Gibran.
Akar Polemik: Sengketa Putusan Hukum Dokumen Pendidikan
Menguatnya wacana pemakzulan Wakil Presiden ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Esok dinamika politik ini berakar dari eskalasi polemik hukum terkait keabsahan dokumen formal pendidikan sang Wakil Presiden yang berlanjut hingga ke tingkat mahkamah peradilan tertinggi.
Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau dokumen kelulusan dari lembaga pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan secara sah dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia.
Kendati demikian, MK menetapkan bahwa permohonan sengketa tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) lantaran para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang telah berlalu.
Baca Juga: Spektakuler! PB Porprov XV Jabar 2026 Siapkan Pembukaan Megah di Stadion Patriot Candrabhaga
Dinamika hukum kian bergolak saat Mahkamah Agung (MA) dalam perkara terpisah mengabulkan permohonan kasasi yang mempermasalahkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan MA ini secara drastis mengubah peta pertimbangan politik di Senayan.
Berbagai elemen masyarakat sipil, pakar hukum tata negara, serta kelompok politik mulai menjadikan putusan kasasi MA tersebut sebagai landasan hukum primer untuk mendesak DPR agar menindaklanjuti persoalan legitimasi dan kelayakan syarat konstitusional Wakil Presiden secara menyeluruh.
Sejumlah pihak mendesak DPR agar segera menggunakan hak-hak konstitusionalnya, khususnya Hak Menyatakan Pendapat (HMP), untuk membawa sengketa ini ke dalam ruang proses politik dan mekanisme ketatanegaraan yang sah.
Konstelasi dan Tahapan Konstitusional Pemakzulan di Indonesia
Meskipun wacana dan tekanan publik menguat, tata hukum tata negara Republik Indonesia menegaskan bahwa pemberhentian atau pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden maupun Wakil Presiden tidak dapat dilakukan secara instan, apalagi hanya bersandarkan pada desakan opini publik maupun keputusan sepihak dari satu fraksi politik.
Prosedur pemakzulan diatur secara amat ketat, berlapis, dan rigid dalam UUD 1945:
- Pasal 7A UUD 1945: Mengatur syarat materiel pemberhentian. Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul DPR apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- Pasal 7B UUD 1945: Mengatur tata cara dan mekanisme formal persidangan (prosedur impeachment):
- Penggunaan Hak DPR: DPR harus terlebih dahulu menggunakan Hak Menyatakan Pendapat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden/Wakil Presiden, yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.
- Uji Konstitusionalitas di MK: Pengajuan DPR tersebut wajib disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa, diadili, dan diputus secara objektif apakah pendapat DPR tersebut terbukti atau tidak. MK wajib memutuskan paling lambat 90 hari setelah permintaan diterima.
- Sidang Paripurna MPR: Apabila MK memutuskan bahwa dugaan pelanggaran atau ketidakpenuhan syarat tersebut terbukti, DPR baru dapat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian tersebut kepada MPR.
- Keputusan Akhir MPR: MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak usul diterima. Keputusan MPR diambil dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
-
Baca Juga: Skandal Perselingkuhan Jensen Huang dan Alice Huang Guncang Nvidia: Intelijen China Diduga Terlibat
Dengan mekanisme ketatanegaraan yang begitu kompleks, tahap pengumpulan masukan dan penyerapan aspirasi fraksi yang diumumkan oleh Puan Maharani saat ini masih berada di fase paling awal dari proses politik parlemen.
Parlemen masih menghitung kalkulasi hukum, efektivitas politik, serta stabilitas nasional sebelum mengambil langkah formal konstitusional apa pun terkait masa depan dan nasib kepemimpinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.(***)