NAWACITAPOST.COM — Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara, memberikan arahan strategis dan krusial dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Ia menegaskan bahwa penghimpunan penerimaan negara yang kredibel membutuhkan pemahaman mendalam serta utuh atas dinamika perekonomian yang terus bergerak pesat.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Menkeu Suahasil Nazara melalui unggahan resmi akun Instagram @menkeuri pada Kamis (8/10/2026).
Baca Juga: Penggerebekan Rumah Dinas TNI di Cijantung Terkait Dugaan Judi Online, Begini Kronologinya!
Dalam pengarahannya, Suahasil menyoroti pentingnya membaca perubahan perilaku masyarakat serta dunia usaha secara dini agar kebijakan fiskal dapat merespons tantangan lapangan dengan akurat dan berkelanjutan.
Suahasil Nazara Menteri Keuangan Republik Indonesia. (Instagram.com/@menkeuri)
"Menghimpun penerimaan negara secara kredibel membutuhkan pemahaman yang utuh tentang bagaimana perekonomian bergerak, bagaimana dunia usaha berkembang, dan bagaimana perilaku masyarakat berubah," ujar Suahasil Nazara.
Lebih lanjut, Suahasil menekankan bahwa pemetaan terhadap kondisi riil di lapangan merupakan fondasi utama dalam menyusun strategi pengumpulan pendapatan negara.
"Dengan membaca perubahan lebih awal dan memahami persoalan di lapangan, kita dapat merespons dengan lebih tepat sekaligus mengamankan penerimaan secara berkelanjutan," tegasnya.
Di tengah arus modernisasi birokrasi, Menkeu Suahasil Nazara menempatkan pilar teknologi dan pengelolaan data sebagai jantung dari reformasi perpajakan nasional.
Ia menuntut agar transformasi sistem Coretax terus dikawal hingga tuntas tanpa kompromi.
"Transformasi Coretax juga harus terus dilanjutkan secara konsisten. Data harus menjadi fondasi, mulai dari pelaporan, pengawasan, pengambilan keputusan hingga peningkatan kepatuhan Wajib Pajak," kata Suahasil.
Meski demikian, kecanggihan teknologi tak akan berdiri optimal tanpa ditopang oleh legitimasi sosial.
Suahasil menggarisbawahi pentingnya menyelaraskan keandalan sistem teknis dengan integritas kelembagaan demi mengukuhkan legitimasi fiskal di mata masyarakat.
"Di saat yang bersamaan, membangun sistem yang baik harus sejalan dengan membangun kepercayaan masyarakat. Pelayanan yang baik, kepastian hukum, transparansi, dan perlakuan yang adil menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap DJP," ungkapnya.
Mengakhiri arahannya di hadapan seluruh jajaran pimpinan perpajakan nasional, Suahasil menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap aparat DJP yang konsisten mengawal benteng penerimaan negara di tengah berbagai tantangan ekonomi global maupun domestik.
Menutup arahannya, Menkeu juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran @ditjenpajakri yang terus menjaga profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas.
Arahan ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh insan perpajakan untuk terus memperkuat tata kelola, transparansi, serta keadilan demi menjaga ketahanan fiskal Indonesia.