Sabtu, 21 November 2026

DJP Sebut Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun Hingga Oktober 2026

Photo Author
Tiarsin, Nawacita Post
- Sabtu, 21 November 2026 | 20:44 WIB
Ilustrasi pajak digital. (Dok. iStock)
Ilustrasi pajak digital. (Dok. iStock)
 
NAWACITAPOST.COM – Gelombang transaksi digital yang kian mendominasi denyut ekonomi nasional akhirnya membuahkan lompatan fiskal yang signifikan.
 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat akumulasi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital hingga 31 Oktober 2026 menembus angka fantastis Rp60,1 triliun.
 
Hal tersebut menandai semakin kokohnya peran ruang digital sebagai salah satu pilar penyangga kas negara di tengah perubahan perilaku belanja dan berinvestasi masyarakat.
 

Pencapaian kumulatif tersebut dihimpun dari empat lini utama ekonomi digital yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir, yakni Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), transaksi aset kripto, layanan teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).
 
Keempat instrumen ini memperlihatkan bagaimana otoritas fiskal menata ulang basis pemajakan agar selaras dengan realitas ekonomi modern yang serba daring, lintas batas, dan berkecepatan tinggi.

Dari keseluruhan pundi-pundi penerimaan tersebut, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMSE tampil sebagai lokomotif utama dengan kontribusi mencapai Rp46,36 triliun.
 
Posisi berikutnya ditempati Pajak SIPP sebesar Rp6,02 triliun, disusul pajak atas transaksi fintech senilai Rp5,5 triliun, serta pajak atas transaksi aset kripto yang membukukan Rp2,23 triliun.
 
 
Komposisi ini menunjukkan bahwa perdagangan elektronik lintas platform masih menjadi tulang punggung setoran pajak digital, sementara ekosistem pengadaan digital pemerintah dan keuangan berbasis teknologi terus memperkuat kedalaman basis penerimaan.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan perkembangan ekonomi digital membawa perubahan terhadap pola aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat.
 
Pergeseran tersebut tidak hanya mengubah cara konsumen berinteraksi dengan barang dan jasa, tetapi juga memperluas model bisnis digital yang menuntut ketepatan regulasi dan ketangguhan sistem pengawasan.

Untuk merespons perkembangan tersebut, lanjut dia, DJP terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital.
 
 
Penyesuaian ini menjadi kunci agar otoritas pajak tidak tertinggal oleh inovasi layanan digital sekaligus mampu meminimalkan celah ketidakpatuhan di tengah volume transaksi yang terus membesar.

Menurut Bimo, perkembangan ekonomi digital perlu didukung oleh ekosistem perpajakan yang adaptif dan berkelanjutan.
 
Ekosistem yang seimbang dinilai penting agar pertumbuhan industri digital tetap sehat, inovatif, dan berdaya saing tanpa mengabaikan kewajiban kontribusi fiskal bagi pembangunan nasional.

Karena itu, ia memastikan bahwa DJP akan terus memperkuat sistem administrasi dan mekanisme pemungutan pajak agar mampu mengikuti perkembangan model bisnis serta transaksi digital yang semakin beragam.
 
 
Penguatan infrastruktur digital dan tata kelola pemungutan ini diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan bagi para pelaku usaha.

“Melalui langkah tersebut, DJP berupaya memastikan aktivitas ekonomi digital berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan negara, sekaligus mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha,” kata Bimo dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
 
 
 
 
 
 

PPN PMSE Sumbang Rp46,36 Triliun

Dominasi PPN PMSE menegaskan peran krusial platform perdagangan digital dalam menopang penerimaan negara sejak kebijakan ini digulirkan.
 
 
Bimo mengatakan, hingga akhir Oktober 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Sepanjang Oktober 2026, tidak terdapat penunjukan baru maupun perubahan data pemungut PPN PMSE.

Dari total pelaku usaha yang telah ditunjuk tersebut, sebanyak 249 pelaku usaha PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dengan total Rp46,36 triliun hingga 31 Oktober 2026.
 
Penerimaan PPN PMSE terus terkumpul sejak 2020, mencerminkan konsistensi kepatuhan sekaligus perluasan skala transaksi digital di dalam negeri.

Adapun setorannya tercatat sebesar Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025, dan Rp10,69 triliun sepanjang Januari–Oktober 2026.
 
 
Capaian sepuluh bulan pertama 2026 bahkan telah melampaui realisasi tahunan penuh pada tahun sebelumnya, mempertegas akselerasi ekonomi digital nasional.
 

Pajak SIPP Capai Rp6,02 Triliun

Di luar perdagangan elektronik komersial, digitalisasi belanja pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) turut memberikan kontribusi besar kedua terhadap penerimaan pajak digital.
 
Selanjutnya, Bimo menjelaskan penerimaan pajak dari sektor Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) yang mencapai Rp6,02 triliun hingga akhir Oktober 2026.

Penerimaan ini berasal dari PPh Pasal 22 sebesar Rp453,71 miliar dan PPN sebesar Rp5,57 triliun. Porsi PPN yang jauh lebih besar menunjukkan tingginya nilai transaksi barang dan jasa kena pajak yang diproses melalui kanal pengadaan pemerintah berbasis sistem informasi tersebut.
 

Sementara, setoran Pajak SIPP tercatat sebesar Rp402,38 miliar pada 2022, Rp1,12 triliun pada 2023, Rp1,33 triliun pada 2024, Rp1,23 triliun pada 2025, dan Rp1,95 triliun sepanjang Januari–Oktober 2026.
 
Lonjakan setoran pada periode Januari–Oktober 2026 dibandingkan sepanjang 2025 mengindikasikan peningkatan aktivitas pengadaan digital sekaligus efektivitas pemungutan pajak pada transaksi pemerintah.
 

Pajak Fintech Terkumpul Rp5,5 Triliun

Pertumbuhan layanan keuangan berbasis teknologi juga memperkaya sumber penerimaan negara dari sektor digital. Sementara itu, dari sektor teknologi finansial atau financial technology (fintech), penerimaan pajak mencapai Rp5,5 triliun hingga 31 Oktober 2026.

Bimo menjelaskan, penerimaan tersebut berasal dari PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,53 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri sebesar Rp728,28 miliar, serta PPN dalam negeri sebesar Rp3,24 triliun.
 
 
Struktur ini menggambarkan aliran pendanaan dan biaya layanan fintech yang melibatkan baik pelaku domestik maupun pihak luar negeri.

Adapun setoran pajak fintech tercatat sebesar Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, Rp1,37 triliun pada 2025, dan Rp1,09 triliun sepanjang Januari–Oktober 2026.
 
Dinamika setoran tahunan tersebut mencerminkan pasang surut penyaluran pembiayaan serta penyesuaian aktivitas di industri teknologi finansial.
 

Pajak Kripto Capai Rp2,23 Triliun

Sementara itu, instrumen aset digital spekulatif dan investasi seperti kripto turut melengkapi peta penerimaan pajak ekonomi digital nasional.
 
 
Bimo mengatakan, penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp2,23 triliun hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp881,82 miliar.

Adapun penerimaan pajak kripto berasal dari setoran sebesar Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, Rp796,74 miliar pada 2025, serta Rp341,61 miliar sepanjang Januari–Oktober 2026.
 
Lonjakan tajam pada 2024 dan 2025 memperlihatkan tingginya gairah perdagangan aset kripto pada fase tersebut, sebelum mencatatkan setoran Rp341,61 miliar hingga Oktober 2026.

Secara keseluruhan, akumulasi Rp60,1 triliun hingga akhir Oktober 2026 menegaskan bahwa transformasi digital telah mengubah wajah penerimaan negara di Indonesia.
 
 
Dengan penguatan sistem administrasi dan mekanisme pemungutan yang terus berjalan, DJP menargetkan sektor ekonomi digital dapat terus tumbuh secara berkelanjutan sambil menjaga keadilan fiskal bagi seluruh pelaku usaha.(Fifi Abdurahman)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Tiarsin

Tags

Artikel Terkait

Terkini