NAWACITAPOST.COM — Di tengah gelombang ketidakpastian ekonomi global yang terus membayangi, pemerintah mencatat realisasi pembiayaan utang neto hingga 31 Agustus 2026 telah menembus angka Rp506 triliun.
Langkah penarikan pembiayaan ini dipastikan tetap terkendali dan bergerak penuh perhitungan untuk menjaga stabilitas APBN.
Menteri Keuangan Republik Indonesia Suahasil Nazara menegaskan bahwa realisasi tersebut masih berjalan sepenuhnya sesuai dengan target dan skenario yang dirancang pemerintah.
"Ini on track. Karena itu, sesuai dengan rencana APBN, dia on track, kita perhatikan terus ke depannya dan kita laporkan terus," ungkap Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (18/09/2026).
Resiliensi pasar Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia terbukti tetap kokoh di tengah gejolak eksternal.
Menteri Keuangan Republik Indonesia Suahasil Nazara menyatakan kondisi berdaya tahan ini tercipta berkat kolaborasi serta sinergi erat bersama Bank Indonesia dalam membentengi stabilitas pasar keuangan nasional.
Salah satu bukti ketangguhan tersebut terlihat dari yield spread SBN terhadap US Treasury yang berada di level relatif rendah dibanding negara-negara sepadan (peers), yaitu sekitar 217 basis poin—jauh lebih rendah dibandingkan Filipina, Brasil, dan India.
“Kita bandingkan Indonesia dengan negara lain, itu yang sebelah kanan. Indonesia relatif oke. Kita ada spread dengan 217 basis point itu tetap membuat bisa mengundang pelaku pemodal asing untuk membeli SBN kita,” jelasnya.
Kepercayaan investor pasar perdana pun tercermin dari kuatnya rasio bid to cover lelang surat utang negara. Rata-rata bid to cover ratio Surat Utang Negara (SUN) menyentuh 1,88 kali, sedangkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) melesat hingga 2,53 kali.
Tidak hanya mengamankan pembiayaan utang, Menkeu Suahasil Nazara juga mendorong pemanfaatan pembiayaan investasi melalui skema below the line APBN dengan nilai realisasi mencapai Rp62,6 triliun per 31 Agustus 2026.
Alokasi ini digelontorkan secara strategis untuk menyokong sektor pangan, pertanian, perumahan, pendidikan, hingga infrastruktur.
Dana tersebut disalurkan kepada lembaga penopang pembangunan nasional seperti Perum Bulog, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Lembaga Keuangan Indonesia (LKI), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), serta Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
“Ini adalah semua digunakan untuk investasi. Untuk menjadi uang yang dari APBN untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membuat supaya cadangan beras itu cukup. Apalagi kita sekarang mau masuk kepada siklus kemarau yang cukup estimasinya itu cukup panjang,” terang Suahasil.
Di sektor perumahan, pembiayaan APBN terealisasi sekitar Rp11 triliun. Lewat program FLPP, penyaluran telah menyentuh lebih dari 139 ribu unit rumah senilai Rp17,4 triliun yang tersebar di 35 provinsi.
Pada sektor pendidikan, pemerintah menginjeksi tambahan dana abadi Rp15 triliun untuk LPDP. Hingga kini, LPDP telah membiayai 20.792 penerima beasiswa, dan menembus lebih dari 37.000 penerima manfaat jika diakumulasikan dengan program kolaborasi.
Sementara itu, ketersediaan pasokan pangan dijaga ketat melalui pembiayaan Perum Bulog guna mengamankan cadangan beras pemerintah, menyejahterakan petani, dan menstabilkan harga pasar.
Adapun penyertaan dana kepada LMAN diarahkan untuk memuluskan pengadaan lahan serta pengelolaan tanah bagi berbagai proyek strategis nasional.