NAWACITAPOST.COM – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, secara terbuka meminta bantuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, untuk turun tangan dalam mempercepat penyelesaian pemisahan aset antara Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.
Langkah ini dinilai krusial agar pengelolaan wilayah perbatasan dapat berjalan lebih optimal dan tidak lagi terabaikan.
Dalam penyampaiannya, Tri menekankan bahwa persoalan aset ini merupakan "pekerjaan rumah historis" yang membutuhkan ketegasan pemimpin provinsi.
Ia berharap skema tukar guling aset dapat segera terealisasi agar administrasi wilayah sejalan dengan kepemilikan aset.
Baca Juga: Antisipasi Panic Buying, DPR RI Desak Pemerintah Perjelas Cadangan BBM Nasional
Penyebab Terhambatnya Pembangunan
Menurut Tri, ketidakjelasan status aset di wilayah perbatasan seperti Medan Satria, Bekasi Utara, hingga Mustikajaya berdampak langsung pada pelayanan publik. Masalah yang paling mencolok adalah terhambatnya proyek penanggulangan banjir.
"Seringkali pembangunan tanggul sudah selesai di satu sisi wilayah, namun ketika masuk batas administrasi lain menjadi terhenti. Padahal aliran air tidak mengenal batas wilayah," ujar Tri.
Ia menambahkan, jika pemisahan aset tuntas, perawatan infrastruktur dapat dilakukan secara maksimal oleh masing-masing pemerintah daerah tanpa terkendala aturan kewenangan.
Apresiasi untuk Pemprov Jabar
Meski mendorong percepatan urusan aset, Tri tetap memberikan apresiasi tinggi atas kontribusi Pemprov Jabar selama ini terhadap pembangunan di Kota Bekasi. Beberapa poin yang disoroti antara lain:
Baca Juga: Krisis Energi Global, Thailand Wajibkan WFH Bagi ASN, Filipina Pangkas Hari Kerja
- Revitalisasi Wisata: Pengembangan kawasan wisata Kalimalang.
- Penanganan Banjir: Normalisasi Kali Bekasi yang efektif mengurangi genangan.
- Infrastruktur: Bantuan fiskal untuk pembangunan jalan sisi barat Jalan Perjuangan di Bekasi Utara.
- Layanan Publik: Dukungan pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi dan PDAM Tirta Patriot untuk memperkuat layanan air bersih.
Visi Wilayah Perbatasan
Tri berharap, dengan koordinasi intensif di bawah arahan Gubernur, wilayah perbatasan tidak lagi menjadi daerah yang tertinggal dalam hal pembangunan.
Sebaliknya, ia ingin perbatasan menjadi simbol keharmonisan pembangunan di Jawa Barat melalui efektivitas birokrasi dan infrastruktur yang menyambung.