NAWACITAPOST.COM - ROKAN HULU -Ratusan Pegawai Honorer diberbagai bidang se Kabupaten Rokan Hulu , Provinsi Riau menyampaikan nasib mereka tidak diperhatikan Pemerintah Pusat dihadapan Komisi I DPRD setempat.
Bahkan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) diruang Komisi I DPRD Rokan Hulu tersebut, histeris tangisan Seorang Ibu Guru bernama Herlina, S.Pd saat bicara turut memperjuangkan nasib Mereka 912 Orang R 4 Dan R 5 Pegawai Honorer Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Non Data Base di dihadapan Komisi I DPRD Rokan Hulu, Senin (11/8/2025).
Hal ini terungkap saat DPRD Kabupaten Rokan Hulu Komisi 1 Terima Audiensi Terkait Nasib 912 Orang Honorer Non Data Base (R4) 908 orang dan (R5) 4 orang yang telah Mengikuti Tahapan Seleksi ASN CPNS/PPPK Namun Tidak Dapat Formasi dan Belum Ada Kejelasan Untuk PPPK Paruh Waktu.
Rapat Dengar Pendapat Dengan Aliansi Honorer R 4 Non Data Best Pemerintah Pemkab Rohul dihadiri Ketua Pramono, S.Pd, pengurus dan perwakilan dipimpin oleh Komisi I DPRD setempat Ketua Alex Pebrima didampingi Sekretaris Romi Juliandra dan anggota dan juga anggota DPRD lainnya, tampak Kepala Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian Pelatihan Dan Pendidikan (BKPP) Pemkab Rokan Hulu didampingi staf.
Yang mana nasib ratusan pegawai honorer Pemkab Rokan Hulu ini dinilai tidak jelas, dampak berbagai peraturan dari pemerintah pusat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (KemenPAN-RB) yang berubah -ubah. Sementara Pegawai Honorer R 4 dan R 5 ini ada yang sudah mengabdi dari 3-5 -15 tahun, berharap minimal diangkat P3K Paruh Waktu, bahkan mereka sudah mengikuti tahapan seleksi tahap 1 dan 2 namun tidak ada formasi.
Foto Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Rokan Hulu, Bidang BKPP Pemkab dan Perwakilan Forum Aliansi Honorer Non Data Best R4 R5 Yang perjuangkan nasib pengabdian mereka (NAWACITAPOST.COM)
"Kami datang dihadapan Bapak, Ibu Anggota DPRD Rokan Komisi I ini selalu wakil kita dari rakyat menyampaikan nasib kami Honorer Non Data Base (R4) 908 orang dan (R5) 4 orang yang telah Mengikuti Tahapan Seleksi ASN CPNS/PPPK Namun Tidak Dapat Formasi P3K dan Belum Ada Kejelasan Untuk PPPK Paruh Waktu,"kata Pramono.
Mereka red yang hadir berharap kepada Ketua dan Anggota Komisi I DPRD Rokan Hulu dan Bupati - Wakil Bupati Rokan Hulu Anton, S.T., M.M., H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M., dapat memperjuangkan nasib pengabdian mereka yang ada hingga belasan tahun.
"Kami ini sudah ikut rest tahap satu dan dua, namun yang ikut test tidak cukup formasi dan kami juga tidak masuk data Best katanya dari KemenPanRB. Kami berharap kepada yang terhormat bapak ibu Komisi I DPRD dan Bapak Bupati Wakil Bupati Rokan Hulu untuk dapat memperjuangkan status nasib pengabdian kami ini yang sudah bertahun-tahun, berharap menjadi Pegawai P3K ataupun P3K Paruh Waktu," kata Pramono yang diaminkan oleh Pegawai Honorer R4 yang hadir kepada nawacitapost.com.
Dikutip dalam penjelasannya Kabid Kepegawaian BKPP Pemkab Rokan Hulu untuk pengusulan ke KemanPanRB tentang Pegawai Honorer R4, pihaknya akan menyampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati yang nantinya akan bisa membuat kebijakan pengusulan, sesuai surat yang baru kami terima dari KemenPanRB, karena surat nya masih belum dibaca beliau.
Foto Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Rokan Hulu, Bidang BKPP Pemkab dan Perwakilan Forum Aliansi Honorer Non Data Best R4 R5 Yang perjuangkan nasib pengabdian mereka (NAWACITAPOST.COM)
"Menanggapi keluhan Pegawai Honorer R4 ini, kami dari BKPP Rohul tidak bisa mengambil kebijakan, semuanya dari Pimpinan dan TAPD. Namun untuk Pegawai Non ASN kategori R1, R3, R3B dan R3 T, jika masih memiliki ruang viskal dari barang belanja dan jasa masing-masing instansi dapat mengusulkan formasi paruh waktu R4 dan R 5," katanya
Lanjutnya, syarat untuk pengusulan pengangkatan P3K Paruh Waktu, wajib mengikuti ujian ASN 2024 penjelasan dari KemenPanRB. Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam data Base BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024, namun tidak lulus.
Selanjutnya, pegawai Non ASN yang terdaftar dalam data Base BKN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, seluruh Non ASN yang sudah mengikuti tahapan seleksi TA 2024, namun yang tidak mengisi lowongan kebutuhan.
"Sementara yang bisa diusulkan oleh Bupati yang prioritasnya, Non ASN terdaftar dalam data Base BKN dan aktif bekerja, dan hal ini BKPP Rohul sudah melaksanakan prosesnya dan kami akan berkirim surat kepada kepala OPD masing-masing. Kemudian Non ASN tidak terdaftar pada data Base BKN dan aktif bekerja paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus," tandasnya.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Rokan Hulu Alex Pebrima berterima kasih atas asipirasi yang disampaikan Forum Aliansi Honorer Non Data Base R 4 Pemkab Rohul dan Asipirasi ini tetap Komisi I dikawal secara prioritas dengan menerbitkan 5 rekomendasi yakni :
1. Komisi I DPRD Rokan Hulu merasa prihatin apa yang saat ini dialami oleh bapak ibu Aliansi Pegawai Honorer R4 Pemkab Rohul.
2. Komisi I DPRD Rokan Hulu meminta Pemkab Rohul segera menanggapi surat KemenPanRB terkait pengusulan formasi P3K Paruh Waktu guna menampung R3B R3T, R4 dan R5 sebagai mana batas akhir pengusulan sebelum tanggal 20 September 2025.
3. Komisi I DPRD Rokan Hulu siap mengawal proses pengusulan pengangkatan P3K Paruh Waktu Pemkab Rohul sesuai dengan kriteria persyaratan yang ditentukan oleh KemenPanRB..
4. BKPP Pemkab Rohul selaku OPD terkait akan segera mengkoordinasikan surat dari KemenPanRB kepada Bupati Rokan Hulu tentang pengusulan Formasi P3K Paruh Waktu dan agar dapat mengakomodir aspirasi Forum Aliansi Honorer Non Data Base Pemkab Rohul
5. Terhadap adanya pelanggaran berkas administrasi dalam proses penerimaan P3K, buatlah laporan kepada BKPP dan Komisi I DPRD Rokan Hulu dan akan kita proses sama-sama yang disertakan dengan bukti yang yang ada.
"Intinya kami dari lembaga ini, tetap memperjuangkan nasib bapak,ibu, tapi kita tetap mengedepankan koridor atau peraturan yang berlaku. Salah satu dari awal yang disampaikan BKPP Pemkab Rohul, jika ruang viskal, ruang viskal ini kan keuangan daerah kita, sementara pegawai hari ini masuk kesana. Mudah-mudahan dana APBD kita ini bisa menampung keluhan bapak ibu dan saya yakin Bupati kita akan akomodirnya." pungkasnya