NAWACITAPOST.COM - Kontroversi mewarnai dunia politik Indonesia setelah beredar video Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, yang terang-terangan menyebut bahwa Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berasal dari Jokowi, bukan dari negara.
Dalam video tersebut, Zulhas, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN, berorasi di depan warga dengan menanyakan siapa yang memberikan Bansos dan BLT.
Dengan tegas, Zulhas menyebut, "Yang kasih bansos sama BLT siapa?" teriak Zulhas dalam acara tersebut dikutip Kilat.com dari akun YouTube Metro TV pada Senin, 1 Januari 2024.
Baca Juga: Update dampak Gempa Sumedang, RSUD Penuh hingga Retaknya Tol Cisumdawu
"Yang suka sama Jokowi angkat tangan," tambahnya.
Atas dasar itulah, Zulhas mengajak masyarakat untuk mendukung Capres dan Cawapres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
"Pak Jokowi itu PAN. PAN itu pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran, cocok?" lanjutnya.
"Gibran itu siapa sih? Anaknya Pak Jokowi," pungkas Zulhas.
Baca Juga: Peta Persaingan Sengit di Pilgub Jatim 2024, Khofifah Unggul, Siapa Lawannya?
Pernyataan kontroversial ini langsung mendapat kritik tajam dari beberapa pihak, salah satunya datang dari Alissa Wahid, putri sulung almarhum Gus Dur. Melalui akun media sosialnya, Alissa menegaskan bahwa program Bansos dan BLT bukan berasal dari Jokowi, melainkan merupakan program negara yang dibiayai oleh uang rakyat, bukan dari pribadi Presiden.
"Pak Menteri, Bansos & BLT itu program Negara, pakai uang rakyat. Uang kami. Bukan dari Pak @jokowi," tulis Alissa, menegaskan bahwa dana yang disalurkan untuk program tersebut berasal dari pajak rakyat.
Alissa juga mengingatkan agar tidak menggiring opini yang keliru yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. "Janganlah rakyat diajari untuk salah paham begini. Kita semua punya tugas mencerdaskan kehidupan bangsa lho, pak," tambahnya.
Baca Juga: Beli LPG 3kg harus setor KTP! Berikut Enam Kebijakan Pemerintah Mulai Januari 2024
Pernyataan Zulhas telah mencuatkan kritik tidak hanya dari Alissa Wahid, tetapi juga dari berbagai kalangan masyarakat yang menilai bahwa politisasi Bansos dan BLT menjelang Pemilu 2024 dapat menimbulkan ketegangan dan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap program-program kesejahteraan.