NAWACITAPOST.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data terbaru mengenai kondisi ketenagakerjaan di Indonesia per Februari 2025. Dalam laporan tersebut, angka pengangguran nasional mengalami kenaikan sebesar 1,11 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Jumlah pengangguran kini mencapai 7,28 juta orang, atau setara dengan 4,76 persen dari total angkatan kerja nasional yang berjumlah 153,05 juta orang. Dibandingkan Februari 2024, terjadi penambahan 83.450 orang yang tidak memiliki pekerjaan.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan, peningkatan jumlah pengangguran juga terjadi seiring dengan naiknya jumlah angkatan kerja. Data menunjukkan adanya tambahan sekitar 3,67 juta orang ke dalam angkatan kerja, yang sebagian besar berasal dari lulusan baru dan ibu rumah tangga yang kembali memasuki pasar kerja.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap pasar tenaga kerja tidak hanya berasal dari pemutusan hubungan kerja, tetapi juga dari pertumbuhan populasi angkatan kerja itu sendiri. Tren peningkatan pengangguran ini sebelumnya telah diprediksi oleh Dana Moneter Internasional (IMF).
Dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025, IMF memperkirakan tingkat pengangguran Indonesia akan naik menjadi 5,0 persen pada 2025 dan 5,1 persen pada 2026. Selain itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia juga direvisi menjadi 4,7 persen untuk tahun 2025 dan 2026, turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 5,1 persen. Hal ini menunjukkan adanya tekanan terhadap perekonomian nasional yang berdampak langsung pada sektor ketenagakerjaan.
Di sisi lain, kalangan pengusaha menilai bahwa persoalan pemutusan hubungan kerja bukanlah fenomena baru. Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menjelaskan bahwa PHK adalah isu yang kompleks dan berakar dari situasi ekonomi global yang sudah bergejolak sejak 2019.
Ia menambahkan, dinamika geopolitik seperti perang dagang antara China dan Amerika Serikat serta konflik di Ukraina dan Rusia turut mempengaruhi stabilitas sektor usaha, termasuk di Indonesia. Negara lain seperti Singapura pun turut terdampak, dengan salah satu bank besar di sana berencana memangkas puluhan ribu pekerja sebagai dampak dari transformasi digital.
Menurut Bob, pemerintah seharusnya tidak hanya terpaku pada fenomena PHK, melainkan lebih menekankan pada strategi penciptaan lapangan kerja baru. Ia menekankan pentingnya fokus jangka panjang dalam memperluas kesempatan kerja, mengingat PHK adalah sesuatu yang akan terus terjadi sebagai bagian dari dinamika pasar. Strategi ini, katanya, harus menjadi prioritas dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional.
Baca Juga: Gaungkan Hidup Sadar-Penuh, Acara Gemilang Waisak 2025 Raih Dua Rekor MURI
Gelombang PHK yang terjadi sepanjang awal tahun 2025 turut menjadi perhatian serikat pekerja. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melaporkan bahwa beberapa perusahaan besar telah melakukan PHK massal. PT Sritex, yang mengalami pailit, memberhentikan ribuan karyawan. Pabrik Sanken Indonesia menutup operasinya dan berdampak pada hampir 1.000 pekerja.
PT Yamaha Music Indonesia melakukan relokasi ke China, menyebabkan lebih dari seribu buruh kehilangan pekerjaan. PHK juga terjadi di PT Tokay Bekasi.
Presiden KSPI Said Iqbal menyebut bahwa tren ini berlanjut di sektor otomotif, khususnya perusahaan truk dan dump truck. Ia mengaitkan fenomena ini dengan meningkatnya impor truk dari China yang tidak terkendali.