NAWACITAPOST.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan kebijakan kontroversial namun penuh terobosan: suami wajib menjalani vasektomi sebagai syarat agar keluarganya bisa menerima bantuan sosial, termasuk beasiswa dari pemerintah.
Vasektomi merupakan metode kontrasepsi permanen untuk pria dengan cara memutus atau menutup saluran vas deferens, jalur yang membawa sperma dari testis ke penis.
Langkah ini menurut Dedi diperlukan untuk membagi tanggung jawab pengendalian kelahiran secara adil antara pria dan wanita.
"Sudah saatnya beban reproduksi tidak hanya ditanggung perempuan. Laki-laki juga harus ikut bertanggung jawab. Banyak kasus di mana perempuan mengalami kendala karena lupa minum pil atau kendala lainnya. Karena itu, metode yang lebih pasti harus dilakukan oleh pihak laki-laki," ujar Dedi di Bandung, Senin (28/4), dikutip dari Antara.
Dedi mengungkapkan kekhawatirannya atas tingginya biaya persalinan, terutama operasi sesar yang bisa mencapai Rp25 juta.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Siapkan Barak Militer untuk Bina Siswa Bermasalah Mulai 2 Mei
Ia kerap menerima permintaan bantuan untuk biaya melahirkan, dan sebagian besar berasal dari keluarga dengan anak keempat atau kelima.
Sebagai solusi, ia memerintahkan timnya untuk memverifikasi apakah kepala keluarga sudah mengikuti program Keluarga Berencana (KB), khususnya vasektomi. Jika belum, maka bantuan belum bisa diberikan.
"Kami akan pastikan penerima bantuan sudah mengikuti KB pria. Ini langkah serius. Walaupun saya pribadi tidak beristri, saya berdiri untuk perempuan yang ingin meningkatkan kualitas hidup keluarganya," tegas Dedi.
Ia menambahkan, kebijakan ini bertujuan agar penyaluran bantuan pemerintah lebih merata dan tidak menumpuk pada satu keluarga saja.
Seluruh bentuk bantuan mulai dari kesehatan, persalinan, hingga program kesejahteraan akan diintegrasikan dengan data KB.
"Jangan sampai negara menjamin semua kebutuhan—dari kelahiran hingga pendidikan—hanya untuk keluarga yang sama. Nanti bantuan beasiswa, rumah, hingga bantuan pangan semuanya diterima keluarga itu-itu juga. Negara tidak boleh hanya menopang satu keluarga," jelasnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Dapat Ancaman Pembunuhan, Polda Jabar Siap Proses Hukum
Menurut Dedi, langkah ini menjadi solusi realistis karena banyak keluarga kurang mampu justru memiliki anak dalam jumlah besar dan melahirkan melalui operasi yang biayanya tinggi.