BaraNusa: Efisiensi Anggaran Jangan Bebani Rakyat Kecil  

NAWACITAPOST.COM - Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan, menganggap kebijakan ini berpotensi menjadi blunder besar jika tidak diiringi dengan langkah konkret dalam merampingkan jumlah kementerian dan lembaga negara.

Menurutnya, pemangkasan anggaran justru memperburuk kondisi rakyat miskin dan menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Sebab, efisiensi telah menyebabkan peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai instansi pemerintahan.

“Kami meminta Pemerintah berkata dan bertindak jujur terus terang kepada rakyat agar tidak menjadi penilaian negatif terhadap presiden karena kebijakan ini sangat gaduh dan menimbulkan pertanyaan serius karena lagi-lagi yang dikorbankan adalah masyarakat miskin,” ujar Adi Kurniawan, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/02/25).

Adi Kurniawan menegaskan bahwa pemerintah harus bersikap jujur dan transparan kepada rakyat mengenai kebijakan ini agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap Presiden. Kebijakan efisiensi anggaran seharusnya menjadi langkah positif, mengingat kondisi keuangan negara yang mengalami defisit sebesar Rp 507,8 triliun dalam setahun terakhir serta kebutuhan untuk membayar utang jatuh tempo yang mencapai Rp 800,33 triliun.

Citramaja City, tempat hunian modern yang menawarkan kenyamanan, kemudahan, dan keharmonisan hidup. (Instagram)

Namun, jika efisiensi ini hanya menekan belanja tanpa menyesuaikan struktur pemerintahan, dampaknya justru dapat melemahkan citra Prabowo di mata publik. Pemerintahan Prabowo-Gibran membutuhkan anggaran besar, terutama untuk merealisasikan program makan siang bergizi gratis yang memerlukan dana sekitar Rp 460 triliun per tahun.

“Terutama dalam menjalankan program makan siang bergizi gratis yang memerlukan anggaran sebesar Rp 460 triliun per tahun,” ucapnya.

Dengan anggaran sebesar itu, efisiensi anggaran seharusnya diiringi dengan reformasi birokrasi yang lebih menyeluruh, termasuk pengurangan jumlah kementerian dan lembaga non kementerian yang dianggap menjadi beban bagi keuangan negara. Adi Kurniawan menilai kebijakan ini akan semakin membahayakan citra Prabowo jika dilakukan tanpa langkah nyata dalam merampingkan pemerintahan.

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sepanjang Januari-Desember 2024, terdapat 77.965 pekerja yang mengalami PHK, meningkat dari tahun 2023 yang mencatat angka 64.855 PHK. Provinsi DKI Jakarta mencatat angka PHK tertinggi dengan 17.085 pekerja terdampak, disusul oleh Jawa Tengah sebanyak 13.139 orang dan Banten sebanyak 13.042 orang.

Baca Juga: Dari Indonesia hingga Agra, Berikut 7 Pasangan Teromantis Sepanjang Sejarah  

Selain itu, efisiensi anggaran juga berdampak pada sektor lain, seperti industri perhotelan di Jawa Barat yang menghadapi ancaman PHK terhadap 40.000 pekerja. Di sektor pemerintahan, sekitar 18.000 tenaga honorer di Kementerian Pekerjaan Umum juga terancam kehilangan pekerjaan. Fenomena ini semakin memperparah ketidakpastian ekonomi di tengah masyarakat.

Adi menekankan bahwa kebijakan ini bisa menjadi ancaman serius jika tidak dilakukan dengan adil dan menyeluruh. Ia mendesak Prabowo untuk tidak setengah hati dalam melakukan efisiensi, melainkan juga mengambil langkah konkret dalam merampingkan struktur pemerintahan.

“Menurut saya akan semakin berbahaya bagi citra Presiden Prabowo melakukan pemangkasan anggaran tanpa mengurangi jumlah kementerian dan lembaga non kementerian. Apalagi PHK terus bertambah bukan saja di perusahaan swasta tapi juga di sejumlah instansi pemerintah,” kata Adi.

Menurutnya, pengurangan jumlah kementerian dan lembaga non kementerian merupakan langkah yang lebih efektif untuk menekan pemborosan anggaran negara daripada sekadar memangkas anggaran tanpa restrukturisasi birokrasi. Pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini memiliki Kabinet Merah Putih (KMP) yang terdiri dari 109 orang, termasuk 48 menteri, lima pejabat setingkat menteri, serta 56 wakil menteri.