NAWACITApost.com - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Ace Hasan Syadzily membeberkan sejumlah temuan terkait pelaksanaan haji 2023. Pertama, terkait layanan mashariq yang tidak memenuhi komitmen selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Terutama soal kapasitas tenda dan kamar mandi.

"Termasuk kapasitas kamar mandi yang jauh dari kebutuhan jemaah haji Indonesia. Ditambah lagi manajemen penempatan jemaah saat kedatangan yang sangat amburadul dan acak-acakan. Ditemukan banyak antar jemaah rebutan tenda," kata Ace, dikutip Senin (3/7/2023).

Kedua, Ace menyoroti distribusi asupan makanan bagi jemaah haji saat di Mina. Dia menilai distribusi makanan acak-acakan sehingga banyak jemaah yang kelaparan dan letih. "Banyak jemaah yang belum mendapatkan konsumsi di saat mereka membutuhkan makanan di tengah suasana kecapekan dan letih. Manajemen distribusi makanan juga acak-acakan," urainya.

Ketiga, jumlah kamar mandi di Arafah tidak sesuai dengan jumlah jemaah haji sehingga memicu antrean panjang. "Antrean panjang sangat terlihat dalam penggunaan toilet," kata dia.

Hal lain adalah akomodasi atau transportasi jemaah haji. Kang Ace menilai transportasi jemaah haji selama Armuzna tidak terkelola dengan baik. Kasus telantarnya jemaah di Muzdalifah, menurutnya, juga kesalahan fatal.

"Keempat, manajemen transportasi yang membawa jemaah yang bergerak selama Armuzna yang tidak terkelola dengan baik. Padahal kami sudah ingatkan pada saat rapat persiapan Armuzna," kata dia.

Ace menilai fasilitas lansia juga tidak optimal. "Kelima, beberapa fasilitas bagi lansia yang kami sarankan, seperti kursi roda dan golf car, kami temukan tidak optimal," ujarnya.

Berdasarkan catatan itu, Ace meminta pemerintah meninjau ulang mashariq. Dia meminta pemerintah menyampaikan protes keras kepada pemerintah Arab Saudi atas pelayanan mashariq yang bermasalah.

Pemerintah Indonesia, lanjut Ace, harus meninjau ulang keberadaan mashariq atau penyedia layanan dari pihak Arab Saudi. "Ini karena pemerintah Arab Saudi-lah yang menawarkan mashariq ini kepada Kementerian Agama," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menegaskan, setelah musim haji selesai, Timwas Haji DPR akan mengevaluasi total manajemen haji. Dia menilai pelaksanaan haji 2023 ini banyak kekurangan.

"Setelah musim Haji ini selesai, kami akan mengundang pihak Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi total atas manajemen haji tahun 2023 yang terkesan banyak kekurangan di sana-sini," pungkasnya.