Program 3 Juta Rumah Akan Dimulai Tahun 2025  

NAWACITAPOST.COM - Program ambisius pembangunan 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan untuk dimulai pada Januari 2025.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, usai menghadiri rapat dengan Menteri PKP Maruarar Sirait dan jajaran di eks kantor Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa malam (22/10/2024).

"Mulai Januari 2025, kita akan mengejar target pembangunan 3 juta rumah per tahun. Ini adalah target besar yang akan terus kita upayakan tercapai," ujar Fahri Hamzah.

Rencana ini menjadi salah satu prioritas besar pemerintah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat, terutama di tengah tingginya permintaan hunian layak. Fahri menambahkan bahwa pada sisa tahun 2024, Kementerian PKP akan menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas dari Ditjen Perumahan Kementerian PUPR sebelumnya.

Baca Juga: Strategi Indonesia Hadapi Ancaman di Laut China Selatan  

Data menunjukkan hingga September 2024, baru sekitar 700.000 rumah yang berhasil dibangun. Oleh karena itu, kementerian berkomitmen untuk segera bergerak cepat dalam 100 hari pertama.

"Pada tahun 2024 ini, penyediaan rumah mencapai sekitar 700.000 unit, dan kita akan memaksimalkan potensi yang ada untuk mengejar target," jelas Fahri.

Program ini akan didistribusikan dengan fokus pada pembangunan rumah di perdesaan dan perkotaan. Sebanyak 2 juta unit rumah akan dibangun di kawasan perdesaan, sedangkan 1 juta unit akan dibangun di perkotaan.

Pemerintah berharap, distribusi ini dapat mengatasi masalah perumahan yang merata di seluruh Indonesia, baik di kota-kota besar maupun di daerah terpencil. Selain fokus pada pembangunan fisik, Kementerian PKP juga tengah mempersiapkan aspek regulasi dan perizinan yang lebih efisien untuk mempercepat proses pembangunan.

Baca Juga: Ketua DPD HIMNI Riau Apresiasi Penangkapan Pelaku Penganiayaan Warga Nias oleh Polres Rohul

Pemerintah akan mengembangkan skema pembiayaan yang fleksibel, termasuk melibatkan dana pemerintah, dana swasta, corporate social responsibility (CSR), hingga partisipasi masyarakat.

"Ini semua bisa langsung kita tawarkan untuk dibangun pakai dana pemerintah atau dana swasta, dana CSR atau swadaya, sumbangan dan sebagainya," tuturnya," tambah Fahri.

Untuk menyokong proyek besar ini, pemerintah akan memanfaatkan lahan sitaan yang dikelola oleh Kejaksaan Agung serta Badan Bank Tanah. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat ketersediaan lahan yang bisa digunakan untuk membangun rumah-rumah rakyat.