DPRD Kota Bekasi Menanti Kiprah Para Birokrat Baru Hasil Rotasi-Mutasi Pj Wali Kota Bekasi

NAWACITAPOST.COM - Pekan lalu, Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad melakukan rotasi-mutasi terhadap sejumlah birokrat di Kota Bekasi. Pergantian ini dinantikan dengan penuh harapan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, khususnya terkait peningkatan kinerja dan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya tidak mencapai target pada tahun 2023.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Bambang Supriyadi, mengungkapkan harapannya agar rotasi-mutasi ini dapat mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, terutama terkait dengan capaian PAD. DPRD telah memberikan 43 rekomendasi untuk mitra Komisi III yang harus segera diimplementasikan untuk meningkatkan Indeks Kinerja Utama (IKU) setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Saya sebagai wakil ketua komisi III berharap banyak dengan adanya rotasi mutasi ini bisa menyikapi terkait dengan capaian PAD yang tidak mencapai target tahun 2023,” kata Bambang, dikutip Senin (10/6/2024).

Menurut Bambang, para pejabat yang baru dilantik harus memiliki target kinerja yang jelas dan tenggat waktu untuk mencapainya. Mereka diharapkan bisa menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dibandingkan pejabat sebelumnya. Salah satu contoh yang diberikan adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang diharapkan dapat mencapai target lebih baik setelah rotasi ini.

Baca Juga: Ketua Peradi Asep, Desak Polres Karawang Segera Ungkap Kasus Pembunuhan Bos Angkot

“Kalau kemarin Bapenda itu tidak mencapai target, maka target kedepan dia harus lebih baik dibandingkan pejabat yang duduk disana (sebelumnya),” ucapnya.

Puluhan pejabat baru yang tersebar di berbagai OPD diharapkan dapat mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan serta menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh DPRD berdasarkan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2023. Sinergitas di internal OPD maupun lintas OPD di lingkungan Pemkot Bekasi menjadi kunci penting agar target yang ditetapkan bisa tercapai.

Bambang juga menyoroti beberapa pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, seperti revitalisasi pasar Kranji yang sudah tertunda selama lima tahun. Ia menekankan pentingnya ketegasan Pemkot Bekasi terhadap pengembang yang tidak menyelesaikan pekerjaannya dan memastikan kompetensi serta kemampuan finansial pengembang dalam lelang pembangunan pasar.

"Disperindag punya PR besar bagaimana revitalisasi itu bisa segera diwujudkan, karena dasar-dasarnya sudah ada,” ungkap Bambang.

Baca Juga: Kakanwil Kemenkumham Banten Terima Taruna Poltekim Peserta PKL dan KKN Tahun 2024

Selain itu, Disperindag juga diingatkan untuk mempertahankan tingkat inflasi agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan memastikan ketersediaan bahan pangan dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP). Kerjasama dengan daerah penghasil bahan pangan juga sangat penting untuk menghindari kesulitan pasokan pangan di Kota Bekasi.

Bambang menegaskan bahwa DPRD memiliki hak untuk memberikan masukan kepada Pemkot Bekasi terkait rotasi-mutasi ini. Penting bagi kebijakan tersebut untuk didasari oleh kajian kebutuhan organisasi dan evaluasi kinerja melalui uji kompetensi, bukan atas dasar suka atau tidak suka terhadap individu pejabat.

Komisi III DPRD Kota Bekasi akan memantau grafik kinerja di setiap OPD yang menjadi mitra mereka. Dalam waktu dekat, rapat dengan setiap OPD akan dilakukan untuk membahas persoalan yang ada dan langkah-langkah yang akan diambil.

Banyak persoalan dan rekomendasi yang harus dijalankan oleh tiap OPD guna memperbaiki kinerjanya. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) harus mengatasi kekurangan guru dan disiplin ASN, Bapenda perlu meningkatkan capaian PAD dan PBB, sementara Dinas Sosial harus memastikan data penerima bantuan sosial valid dan menangani kemiskinan ekstrem.