Halal Bihalal Forum Indonesia Damai Siap Menjadi Kekuatan Peyeimbang Pemeritahan Baru

Baca Juga: Menko PMK: Lulusan Vokasi Sangat Dibutuhkan Dunia Industri

Budaya kumpul ini akhirnya terus berlanjut menjadi organisasi seperti MUI sendiri mewadahi 87 organisasi, namun bisa menyatu sekalipun ada perbedaan. Karena sewaktu kumpul inilah segala persoalan dibicarakan bersama, malah dengan halal halalan baik organisasi, umat dan individu menjadi plong.

Menariknya lanjut Kyai Marsudi dengan budaya kumpul inilah sekalipun negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tetap rukun dan ini dikagumi banyak bangsa. Menutup sambutannya Kyai Marsudi sebagai umat Islam jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Tentang budaya Kumpul ini Engkus Ruswana dari MLKI juga menegaskan bahwa budaya kumpul itulah yang menjadi tradisi bangsa, sehingga semua persoalan bisa diselesaikan. Orang kita bisa menerima budaya apa saja termasku agama yang berkembang, karena semua yang masuk di negeri ini diharmonikan.

Sedangkan Pendeta Gomar Gultom ketua umum PGI perwakilan Umat Kristen mengatakan Selayaknya kita bersyukur bahwa kita melewati Pemilu dengan lancar dan damai. Pastilah hasil pemilu ini tidak bisa memuaskan semua pihak, termasuk kita yang berkumpul hari ini. Ada begitu banyak kekecewaan, ada begitu banyak kemarahan, oleh tingkah ulah para penguasa maupun para kontestan pada pemilu lalu. Tapi bagaimana pun, kita harus terima hasilnya. Rakyat sudah menentukan pilihan, terlebih MK sudah mengambil keputusan. Maka saatnya kita kini mendukung pemerintahan ke depan. Walau ini bisa dianggap "dosa mereka" tapi akibat atau hasilnya haruslah kita pikul bersama ke depan.

Mungkin yang perlu kita pikirkan ke depan adalah bagaimana mendorong adanya penyeimbang di parlemen. Diprediksi tinggal PDIP dan PKS yang kemungkinan jadi penyeimbang di parlemen. Itu pun kekuatannya hanya sekitar 28%. Walau kecil, masih lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Tinggak soal bagaimana mereka mengelola teknik negosiasi mereka berdasar kesetiaan pada konstitusi dan regulasi yang berlaku dan rasa tanggung-jawab atas kemaslahatan rakyat banyak.

Baca Juga: Petugas Lapas Perempuan Pangkalpinang Ikuti Sungailiat Triathlon

Oleh karenanya rasanya perlu dipikirkan insentif yang diberikan kepada mereka, agar tetap setia sebagai penyeimbang, paling tidak berupa insentif elektoral, baik dalam Pilkada Nopember nanti maupun Pemilu 2029 yang akan datang. Di sini peran kita untuk mendorong umat memberi insentif itu.

“Saya juga baru baca sebuah tulisan di Kompas hari ini, yang tiba pada kesimpulan: partai yang bergabung dengan koalisi pemerintah paska pemilu, pada anjlok pada pemilu berikut. Ini hasil penelitiannya atas Jerman dan Denmark. Tentu ada perbedaan suasana di kedua negara tersebut dengan di Indonesia, karena di kita, partai-partai sulit dibedakan satu sama lain kalau dari basis ideologisnya,” ujar Gomar.

Apapun itu, kita tidak bisa sepenuhnya meletakkan posisi penyeimbang ini hanya di parlemen. Menyitir Chales de Gaulle tentang peran tentara dalam perang, barangkali tak terlalu salah kalau saya katakan, pembangunan politik, terutama proses demokratisasi, di negara ini terlalu berharga jika hanya diserahkan kepada para politisi.

Perlu juga peran para tokoh agama untuk tetap menjadi penyampai nurani rakyat. Meminjam istilah Rendra, para tokoh agama bisa menjadi penyeimbang dengan berumah di atas angin. Saya bangga, bahwa sejak pertemuan pertama hingga yang ketujuh hari ini, semua yang terlibat dalam forum ini tak seorang pun yang berumah di kraton. Sepemahaman saya tak seorang pun di antara kita yang memiliki kepentingan politik selama pemilu lalu, tak ada di antara kita yang "dirapihkan" di dalam kraton.

Tetaplah kritis dalam menyambut pemerintahaan baru nanti, sebagai wujud kecintaan kita atas bangsa Indonesia.

Seruan bahwa FID harus berperan kritis sebagai kekuatan peyeimbang terhadap pemerintah baru Prabowo-Gibran ini datang juga dari pimpinan Matakin Budi S. Tanuwibowo, kita harus terus bersuara sekalipun sayup-sayup sekalipun mungiin tak terdengar, namun jika suara ini tetap konsisten akan terasa juga.

Bagaimana tidak kondisi saat ini dirasa tidak baik baik saja, ada orang yang menyuarakan soal etika namun ketika ditilik lebih dalam orang tersebut juga tak beretika. Maka, agar terus bersuara tradisi pertemuan semacam ini hendaknya terus dilanjutkan. Karena bagaimanapun perlu penyeimbang terhadap pemerintahan yang ada.

Sri Eko Sriyanto Galgendu tokoh spiritual nusantara, pertemuan kali ini masuk pertemuan ke 7 artinya ada harapan dengan satu tujuan. Dalam bahasa bumi yang menjadi kekhasan Eko ini bahwa yang punya umat itu pemimpin agama.

Hematnya, saat ini Eko melihat bahwa yang terjadi pemimpin agama justru dipimpin politik, padahal yang punya umat pemimpin agama, istilahnya komisarisnya di mana tugasnya mengarahkan sehingga jika ada pemimpin politik yang pernah berjanji, maka pemimpin agama berhak menagih janji tersebut. Tokoh agama juga harus memberikan kerangka dan arah. Maka jelas moral dan etika itu menjadi tanggung jawab pemimpin agama bukan pemimpin politik.