JAKARTA, NAWACITAPOST.COM — Membuka rekening bank kini bukan lagi perkara sulit. Tetapi ketika pemerintah menyebut akan menyiapkan dana hingga Rp11 triliun untuk program pembukaan rekening massal, pertanyaan publik justru ikut terbuka: sebenarnya yang sedang dibuka itu rekening rakyat atau pintu baru belanja APBN?
Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli melalui akun Instagram @gunromli pada 13 September 2026 mempertanyakan keras rencana tersebut. Ia menyoroti tiga angka yang menurutnya patut dibongkar: 200 juta orang, Rp50 ribu per rekening, dan Rp11 triliun anggaran.
Hitungan kasarnya memang mengundang tanda tanya. Jika 200 juta orang masing-masing memperoleh saldo awal Rp50 ribu, maka nilainya tepat Rp10 triliun. Lalu dari mana datangnya tambahan sekitar Rp1 triliun hingga menjadi proyeksi Rp11 triliun?
Pertanyaan itu bukan tuduhan bahwa Rp1 triliun pasti diselewengkan. Tetapi justru karena uang tersebut bersumber dari APBN, pemerintah wajib menjelaskan komponennya secara terang: berapa untuk saldo awal, berapa biaya administrasi, berapa biaya pembukaan rekening, berapa biaya sistem, dan berapa biaya lainnya.
Apalagi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memang menyebut pada 9 September 2026 bahwa pemerintah menyiapkan sekitar Rp11 triliun dari APBN, dengan sasaran sekitar 200 juta masyarakat dan saldo pembukaan Rp50 ribu per rekening.
Namun cerita belum selesai. Sehari setelah angka Rp11 triliun mencuat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru menyatakan angka tersebut belum final dan belum dihitung. Ia bahkan menyebut jumlah sasaran kemungkinan tidak mencapai 200 juta orang. Masyarakat yang sudah mempunyai rekening juga disebut tidak otomatis menjadi sasaran pembukaan rekening baru.
Di sinilah publik berhak mengernyitkan dahi. Kalau Menko sudah bicara Rp11 triliun dan 200 juta orang, sementara Menteri Keuangan mengatakan anggarannya belum dihitung dan jumlah penerima belum jelas, berarti angka sebesar Rp11 triliun itu sebenarnya angka apa?
Angka resmi SNLIK 2026 juga membuat pemerintah seharusnya lebih terbuka. OJK bersama BPS dan LPS mencatat indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61 persen, bahkan sudah melampaui target RPJMN 2025–2029 sebesar 93 persen. Sementara indeks inklusi pada sektor perbankan tercatat 70,64 persen.
Tetapi hati-hati: angka 70,64 persen tersebut adalah indeks inklusi keuangan sektor perbankan, bukan angka sederhana yang dapat diterjemahkan menjadi “30 persen penduduk dewasa belum punya rekening”. SNLIK mengukur penggunaan produk dan layanan keuangan, bukan sekadar menghitung siapa punya atau tidak punya rekening bank.
Artinya, argumentasi bahwa terdapat tepat “140 juta orang siluman” atau hanya “60 juta orang yang membutuhkan rekening” belum dapat disebut sebagai fakta resmi. Justru pemerintah harus menyediakan data by name by address atau basis data sasaran yang jelas agar publik bisa mengetahui siapa sebenarnya 200 juta calon penerima tersebut.
Sebab kalau sasaran program memang warga yang belum mempunyai rekening, pertanyaannya sederhana: mengapa target awalnya sampai 200 juta?
Dan kalau ternyata jumlahnya jauh lebih kecil setelah data penduduk, usia, kepemilikan rekening dan status rekening disinkronkan, mengapa angka 200 juta sudah dilempar ke ruang publik lebih dahulu?
Yang lebih menarik adalah soal Rp50 ribu. Pemerintah menyebut dana tersebut sebagai saldo awal rekening. Jadi secara substansi, program ini bukan semata-mata “membuka rekening gratis”. Ada uang negara yang akan ditempatkan ke rekening masyarakat.
Dengan kata lain, rekening hanyalah wadah. Barang yang sesungguhnya membutuhkan uang APBN adalah saldo Rp50 ribu tersebut.
