Karena itu, ia berharap PBNU mendatang memiliki mekanisme dan terobosan baru untuk memperkuat NU di Sumatera.
Aspirasi tersebut sejalan dengan salah satu gagasan yang selama ini disampaikan Gus Rozin dalam rangkaian pertemuan dengan pengurus NU di berbagai daerah, yakni perlunya perhatian yang lebih besar terhadap NU di wilayah pedalaman, pelosok, dan luar Jawa.
Kader Muda dan Perempuan Minta Ruang
Aspirasi mengenai regenerasi juga muncul dari Gresik, Jawa Timur. Seorang anggota Fatayat NU berharap kader muda dan perempuan memperoleh ruang yang lebih luas dalam pendidikan, riset, digitalisasi, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan pesantren.
Saya membayangkan NU ke depan memiliki semacam ‘Ekosistem Kader Muda NU’: ruang bagi santri dan mahasiswa untuk belajar, melakukan riset, mengembangkan gagasan, berwirausaha, serta ikut memecahkan persoalan masyarakat,” tulisnya.
Menurutnya, kader muda tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai objek kaderisasi. Mereka perlu memperoleh ruang untuk memproduksi pengetahuan, mengembangkan usaha, dan ikut menawarkan solusi atas persoalan masyarakat.
Dalam gagasan yang sama, pesantren juga diharapkan berkembang bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi menjadi pusat ilmu, ekonomi, literasi, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia.
Pesantren dan Tantangan Teknologi
Transformasi pendidikan juga menjadi perhatian warga NU. Dari Sidoarjo, seorang anggota IPNU mengusulkan agar lembaga pendidikan Ma'arif dan pesantren mulai mengintegrasikan sains, teknologi, dan kecerdasan buatan ke dalam kurikulum.
Usulan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pesantren tidak hanya berkaitan dengan kelembagaan dan pembiayaan, tetapi juga bagaimana lembaga pendidikan berbasis pesantren merespons perubahan teknologi tanpa kehilangan karakter dan tradisi keilmuannya.
Sementara dari Brebes, seorang pegiat media sosial menyoroti posisi NU di tengah perubahan pola komunikasi publik. Ia melihat banyak figur berlatar belakang NU aktif di media sosial, tetapi belum memiliki ruang yang cukup untuk terhubung dengan ekosistem komunikasi organisasi. “Di antara peperangan yang saya maksud adalah perang medsos. Banyak influencer NU yang tidak mendapat wadah di NU,” tulisnya.
Ia mengusulkan adanya wadah bagi pegiat dan influencer digital agar kekuatan komunikasi warga Nahdliyin di media sosial dapat terhubung dengan organisasi.
Persoalan ini menjadi semakin relevan karena ruang digital kini menjadi salah satu medan utama pembentukan opini publik, termasuk bagi organisasi keagamaan.
Ekonomi Jamaah dan Relasi dengan Kekuasaan
Aspirasi mengenai kemandirian ekonomi juga muncul dari Cimahi, Jawa Barat. Seorang pengurus NU meminta agar potensi ekonomi warga Nahdliyin mendapat perhatian lebih besar dan dikelola secara profesional.
Dalam pesan yang sama, ia mengingatkan pentingnya menempatkan hubungan NU dengan pemerintah dan kekuatan politik berdasarkan kepentingan organisasi dan jamaah.
Hubungan NU dengan pemerintah, partai politik, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat politis harus dilakukan atas dasar kemaslahatan dan tidak mengganggu marwah NU,” tulisnya.
Masukan tersebut bertemu dengan gagasan Gus Rozin mengenai pentingnya menjaga kemandirian NU. Menurutnya, NU dapat bekerja sama dengan pemerintah, tetapi tetap harus memiliki independensi dalam menentukan sikap dan arah organisasi.
