Kamis, 4 Juni 2026

Mendikbud, Nadiem : Presiden Jokowi Ahli Dalam Hal Debirokratisasi

Photo Author
Martin, Nawacita Post
- Jumat, 31 Januari 2020 | 09:58 WIB
Jakarta, NAWACITA-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menyebut Presiden Jokowi sebagai sosok inspirasinya. Menurut dia, Jokowi ahli dalam hal debirokratisasi.

"Saya belajar langsung dari pak presiden. Pak presiden ini memang jagoannya debirokratisasi. Beliau bilang dan saya 100 persen setuju dan saya inspired banget dengan kepemimpinan dia," Kata Nadiem dalam seminar Indonesia's Talent Deficit di Hotel Kempinski, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020).

Nadiem mengungkapkan bahwa di Kabinet Indonesia maju, Jokowi adalah sosok pekerja keras. Jokowi bekerja lebih keras daripada yang lain selama 24 jam nonstop.

"BTW (by the way), bagi yang nggak tahu di Kabinet Indonesia Maju yang kerjanya paling keras itu kerjanya Pak Jokowi. Beneran, itu luar biasa melihat Pak Presiden kerja tuh dan motivasi dia nggak pernah setop kerja nonstop 24 hours (24 jam)," ungkapnya.

Baca Juga : Menkum HAM, Yasonna Laoly Siap Mundur dari Jabatannya Jika Tak Ada Kesalahan dari Pihak Imigrasi Terkait Harun Masiku


Nadiem pun mencontohkan masukan-masukan yang diberikan oleh Jokowi kepada dirinya dalam dunia pendidikan. Seperti memberikan standar, bukan malah memberi akreditasi kepada program studi yang dilakukan setiap 5 tahun sekali.

"Dia (Jokowi) bilang contohnya daripada semua itu dikasih izin, contohnya izin prodi atau akreditasi pasca 5 tahun dalam rangka mutu lebih baik, misalnya prodi dikasih standar dan kalau orang nggak standar itu ditutup. Lihat di daerah, jadi sehingga bagi yang mau lari duluan yang kepengin, mereka bisa tanpa harus melalui proses birokrasi perizinan yang luar biasa panjangnya menimbulkan berbagai macam masalah," tuturnya.

"Tapi kalau dia melanggar aturan minimum, artinya yang merugikan masyarakat, di situ pemerintah harus tegas termasuk menutup prodi tersebut atau memaksa akreditasi. Akreditasi sama juga bukan tiap 5 tahun dipaksa reakreditasi di mana tiap mayoritas dapat angka yang sama, A ya A, B ya B. Harusnya berubah," sambung Nadiem.

Editor: Martin

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Terkini