Dorong PDIP, Ganjar Pranowo Tegaskan Usulan Hak Angket Bukan Gertakan Politik

NAWACITAPOST.COM - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa usulan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 bukanlah bagian dari gertakan politik, seperti yang disampaikan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie.

"Ya Pak Jimly boleh berkomentar, dia warga negara kok. Tapi kami tidak pernah menggertak," ujar Ganjar kepada awak media saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, baru baru ini.

Menurut Ganjar, meminta PDI-P dan PPP untuk menggulirkan hak angket adalah langkah biasa dalam dunia parlemen di Indonesia.

Baca Juga: Hasil Real Count KPU Pilpres 2024 Menguatkan Wacana Penggunaan Hak Angket, Simak Ulasannya Ini

Selain hak angket, ia juga menyoroti adanya alternatif lain, seperti rapat kerja (Raker) Komisi II DPR yang membahas pelaksanaan Pemilu 2024.

Dalam rapat tersebut, Ganjar berharap akan ada kesimpulan apakah pelaksanaan Pemilu, khususnya Pilpres, berlangsung curang.

Meski demikian, Ganjar menyatakan bahwa ia tidak ingin ikut campur dalam proses politik pembahasan hak angket di DPR. Baginya, jika sudah dibahas, itu menjadi ranah dari parlemen.

Baca Juga: Budiman Sudjatmiko Sebut Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh, Sinyal Politik atau Renungan untuk Masa Depan?

Ganjar juga memastikan bahwa tidak pernah ada niatan untuk bermain-main dalam mengusulkan hak angket kepada DPR, dan partai politik pengusungnya, PDI-P dan PPP, turut mendukung usulannya.

Sebelumnya, Jimly Asshiddiqie menilai wacana menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 hanyalah gertakan politik.

Namun, Ganjar mengklarifikasi bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya serius untuk mengawal jalannya pemilu agar jujur dan adil.

Baca Juga: DWP Provinsi Banten Bakal Gelar Lomba Line Dance Pada Hari Kartini

Ganjar juga menegaskan bahwa dugaan kecurangan tersebut tidak hanya menguntungkan satu kubu, melainkan juga ketiga kandidat dalam Pilpres 2024.