Kritik Pedas Akademisi UGM, Ada Penyimpangan Nilai-nilai Demokrasi di Era Jokowi

NAWACITAPOST.COM - Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengecam tindakan-tindakan yang dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi dan moral oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam 'Petisi Bulaksumur' yang dibacakan di Balairung UGM, mereka mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap perubahan dinamika politik nasional.

Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro, menjadi juru bicara dalam acara Mimbar Akademik yang diadakan pada Rabu (31/1) kemarin. Dalam petisi tersebut, mereka menyuarakan keprihatinan atas pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan aparat penegak hukum dalam demokrasi perwakilan, dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang netralitas dan keberpihakan.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo," demikian bunyi Petisi Bulaksumur, yang dibacakan Koentjoro, dikutip Kamis (1/2/2024).

Baca Juga: Ternyata Ini Panggilan Sayang Putri Diana Untuk Pangeran William

Petisi Bulaksumur mengecam tindakan-tindakan yang dianggap sebagai penyimpangan dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Mereka merasa prihatin melihat kelalaian terhadap nilai-nilai Pancasila dan jati diri UGM.

Guru besar dan sivitas akademika UGM menilai bahwa seharusnya Presiden Jokowi, sebagai alumni UGM, lebih berpegang pada nilai-nilai Pancasila.

Petisi itu juga menyoroti pengunduran diri Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Mahfud MD akan menyerahkan surat pengunduran dirinya langsung kepada Presiden Jokowi setelah berkampanye di Aceh.

Baca Juga: 3 Prajurit Difitnah Selundupkan Barang, Brigjen TNI Luqman Arief: Resiko Atas Perjuangan

Melalui petisi ini, sivitas akademika UGM mendesak para aparat penegak hukum, pejabat negara, dan aktor politik yang terkait dengan Presiden Jokowi untuk kembali pada koridor demokrasi. Mereka menekankan pentingnya mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial, serta memastikan tegaknya kedaulatan rakyat yang berkualitas dan bermartabat.

Selain itu, para penggagas petisi juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengambil sikap dan langkah konkret dalam menanggapi gejolak politik. Hal ini diharapkan dapat memastikan jalannya demokrasi elektoral sesuai dengan semangat Pancasila, menjaga kedaulatan rakyat, dan menjunjung tinggi martabat demokrasi.

"Termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial," bunyi petisi itu.

Baca Juga: Petualangan Rasa, Ini 5 Minuman Khas yang Wajib Dicoba Saat Liburan di Manado

Unjuk rasa ini menjadi ekspresi dari sebagian sivitas akademika UGM yang memandang perlu menyuarakan keprihatinan dan tuntutan terkait kondisi politik di Tanah Air. Mereka menegaskan pentingnya pemeliharaan nilai-nilai demokrasi dan moralitas dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia.