Food Estate Dinilai Gagal dan Rugikan Rakyat

Aktivis lingkungan menyoroti kontroversi terkait proyek Food Estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Menurut mereka, komoditas jagung yang dipaksakan ditanam di lahan tersebut dianggap sebagai upaya "menutupi" kegagalan proyek perkebunan singkong yang mangkrak di tangan Kementerian Pertahanan.

Baca Juga: Hidden Gem di Gunung Kidul, Pantai Jungwok Hadirkan Pesona Eksotis di Tengah Keindahan Alami Jogja

Pegiat lingkungan mengkritik pemilihan komoditas jagung, menyebutnya sebagai pilihan yang dipaksakan dan mengatakan bahwa "tumbuhnya tidak terlalu bagus" di tanah yang mayoritas pasir. Mereka meragukan efektivitas proyek tersebut dan mencurigai adanya motif politik atau administratif di balik pergantian komoditas tanam.

Namun, Kementerian Pertanian (Kementan) membela proyek tersebut dan menyatakan optimisme terkait keberhasilannya. Mereka mengklaim bahwa hasil percobaan yang sudah dan tengah dilakukan di Gunung Emas, Kalimantan Tengah, membuat mereka optimistis bahwa proyek Food Estate kebun jagung senilai Rp54 miliar bisa berjalan baik.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Tengah (Kalteng), mengungkapkan temuan mereka bahwa jagung yang tumbuh subur di Gunung Mas sebagian besar menggunakan medium polybag. Walhi juga menemukan tanaman jagung yang ditanam langsung di tanah bekas kebun singkong. Meskipun demikian, mereka menilai pertumbuhan jagung tersebut tidak begitu baik.

Baca Juga: Puncak Kosakora Gunung Kidul, Menikmati Keindahan Alam dan Camping Ceria di Puncak Perbukitan Yogyakarta

Peneliti Center of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Dhenny Yuartha, juga mengkritik Food Estate dengan menyatakan bahwa proyek ini memberikan dampak merugikan terhadap keragaman pangan suatu daerah.

Contohnya, di Nusa Tenggara Timur (NTT), adanya Food Estate menyebabkan masyarakat tidak bisa lagi mengakses tanah untuk bercocok tanam, yang berujung pada kehilangan kearifan lokal secara gizi dan pangan.

Di tengah debat ini, Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budisatrio Djiwandono, menjelaskan bahwa Kementerian Pertahanan belum menerima anggaran dari APBN untuk proyek Food Estate.

Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, proyek tersebut hanya mendapatkan anggaran dari Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan Kementerian LHK.