Baca Juga: 5 Cara Top Up Pulsa Prabayar yang Praktis dan Bisa Dilakukan Siapa Saja
5. Janji bentuk dewan kesejahteraan buruh
Prabowo mengumumkan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Dewan ini akan beranggotakan perwakilan pimpinan buruh dari seluruh Indonesia, dan bertugas memberikan masukan kepada presiden terkait kebijakan ketenagakerjaan. Menurut Prabowo, dewan ini penting untuk mengidentifikasi undang-undang yang tidak berpihak pada buruh dan merekomendasikan perubahan. Pembentukan dewan ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap hak-hak buruh secara sistematis.
6. Janji bentuk Satgas PHK
Merespons masukan dari para pimpinan serikat buruh, Prabowo menyampaikan rencana pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Satgas ini bertujuan untuk menindaklanjuti kasus PHK yang dinilai tidak adil atau sewenang-wenang. Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan membiarkan pekerja kehilangan pekerjaan tanpa alasan yang jelas. Pembentukan Satgas ini menjadi salah satu bentuk komitmen konkret dalam merespons kekhawatiran buruh terhadap ketidakpastian kerja.
7. Janji dukung Marsinah jadi pahlawan nasional
Prabowo menyatakan dukungannya terhadap usulan pengangkatan Marsinah, aktivis buruh yang dibunuh pada era Orde Baru, sebagai pahlawan nasional. Ia mengatakan bahwa selama seluruh pimpinan buruh sepakat, maka dirinya akan mendorong proses pengusulan secara resmi. Dukungan ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan buruh dan pengakuan terhadap tokoh yang memperjuangkan keadilan di tempat kerja.
8. Janjikan pengesahan UU PPRT segera
Prabowo menjanjikan bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akan segera dibahas dan disahkan. Ia menyebut laporan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, bahwa pembahasan RUU ini akan dimulai dalam waktu dekat. Prabowo berharap RUU ini dapat disahkan dalam waktu kurang dari tiga bulan. Pengesahan UU PPRT merupakan tuntutan lama dari berbagai kelompok masyarakat sipil yang menyoroti lemahnya perlindungan bagi pekerja rumah tangga.
Baca Juga: Kebakaran Terburuk di Israel, Jalan ke Tel Aviv Lumpuh Total!
9. Janjikan UU pekerja kelautan-perikanan
Menjawab permintaan dari Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah berencana menyusun undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap buruh yang bekerja di sektor kelautan dan perikanan. Ia menyebut bahwa pekerja di kapal dan industri perikanan juga berhak mendapatkan perlindungan yang layak, termasuk melalui ratifikasi Konvensi ILO 188. Rencana ini menjadi bagian dari upaya memperluas cakupan perlindungan ketenagakerjaan di sektor informal dan maritim.
10. Janjikan UU Perampasan Aset
Dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi, Prabowo menyatakan dukungan terhadap pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mendorong agar UU ini segera masuk dalam program legislasi nasional. Prabowo menyebut bahwa pengesahan UU ini sejalan dengan tuntutan buruh dan menjadi salah satu instrumen penting dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara.
Artikel Terkait
Hadiri May Day, Gubernur Banten Andra Soni Sebut Buruh Tulang Punggung Perekonomian
KLOTER HAJI PERTAMA EMBARKASI JAWA TIMUR RESMI BERANGKAT HARI INI
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai Menolak Audiensi dengan Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup
Sinopsis "Tenung", Film Horor Adaptasi Novel Risa Saraswati, Siap Meneror Layar Lebar Mulai 5 Juni 2025!
Reni Astuti: Pekerja Rumah Tangga Layak Dapat Perlindungan Hukum