Wacana Pergantian Gibran Muncul di Kalangan Purnawirawan TNI, Ini Tanggapan Wiranto  

NAWACITAPOST.COM - Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, menyampaikan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto memahami delapan tuntutan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI. Salah satu tuntutan yang mencuat adalah usulan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengganti Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Tuntutan itu disampaikan pada Februari 2025 dan ditandatangani sejumlah purnawirawan jenderal dari tiga matra TNI. Wiranto mengatakan bahwa Prabowo memahami tuntutan tersebut karena dirinya berasal dari latar belakang yang sama dengan para anggota Forum Purnawirawan, yakni sebagai sesama prajurit TNI.

Meski demikian, pemahaman itu tidak serta-merta membuat Prabowo langsung merespons atau memenuhi tuntutan yang diajukan. Menurut Wiranto, tuntutan tersebut bukanlah hal yang mudah untuk ditindaklanjuti. Ia menyebut bahwa Prabowo perlu mempelajari lebih dalam sebelum memberikan tanggapan.

“Karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” ujar Wiranto saat memberikan keterangan di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025.

Citramaja City adalah pilihan hunian yang tepat untuk keluarga masa kini, karena fasilitasnya lengkap, lingkungan hijau, dan akses strategis. (Instagram)

Wiranto juga menegaskan bahwa sebagian tuntutan yang diajukan Forum Purnawirawan tidak berada dalam domain kekuasaan Presiden. Ia mencontohkan usulan penggantian wakil presiden kepada MPR sebagai bagian dari mekanisme yang berada di luar ranah eksekutif.

Menurutnya, Indonesia menganut sistem Trias Politika yang memisahkan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam sistem ini, Presiden tidak bisa mencampuri atau mengambil alih kewenangan lembaga lain.

“Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden. Tentu presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu,” kata Wiranto.

Ia menambahkan bahwa Prabowo dalam mengambil kebijakan selalu mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak dan disiplin ilmu. Presiden tidak akan mengambil keputusan hanya berdasarkan tekanan atau permintaan dari satu kelompok saja. “Jadi bukan seperti itu,” katanya.

Baca Juga: Musrenbang Nias Barat, Universitas Nias Tawarkan Solusi Atasi Masalah Pendidikan di Nias Barat  

Lebih lanjut, Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo berharap agar polemik ini segera dihentikan. Menurutnya, memperpanjang kontroversi hanya akan memicu perpecahan dan mengganggu stabilitas nasional. “Ini akan mengganggu keharmonisan kita sebagai bangsa,” ujar dia.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI yang terdiri dari sejumlah purnawirawan jenderal menyampaikan delapan tuntutan politik. Selain meminta penggantian wakil presiden, mereka juga mendesak dilakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.

Forum Purnawirawan TNI juga menuntut tindakan tegas terhadap pejabat atau aparat negara yang masih memiliki kepentingan dengan pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi).