Pulau Jawa Bakal Tambah 4 Provinsi dan 35 Kabupaten/Kota

Dengan demikian, pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud Md paling berpeluangan mewujudkan impian masyarakat yang ingin memekarkan wilayahnya. Sebab, Ganjar-Mahfud telah memberikan perhatian khusus terlebih duhulu mengenai pemekaran wilayah di berbagai daerah Indonesia.

Adapun berdasar panitia pembentukan daerah otonom baru (DOB) atau pernah dibahas atau didukung oleh pemerintah pusat maupun daerah, tercatat ada rencana pembentukan provinsi baru serta pembagian kawasan-kawasan tertentu di Pulau Jawa ke dalam unit-unit administratif yang lebih kecil. Dalam rencana pemekaran wilayah tersebut, terdapat gagasan untuk membentuk beberapa provinsi baru, di antaranya:

1. Provinsi Cirebon Raya
   Ibukota: Cirebon, asal provinsi: Jawa Barat





2. Provinsi Madura
   Ibukota: Pamekasan, asal provinsi: Jawa Timur





3. Provinsi Tangerang Raya
   Ibukota: Tangerang, asal provinsi: Banten

Selain pembentukan provinsi baru, ada pula usulan untuk membagi sejumlah kawasan di provinsi-provinsi yang ada menjadi unit-unit administratif yang lebih kecil. Misalnya:

Banten

• Caringin





• Cilangkahan





• Cibaliung





• Serang Barat





• Tangerang Barat





• Tangerang Utara





• Kota Rangkasbitung





• Kota Tangerang Tengah

Jawa Barat

• Bandung Timur





• Bekasi Utara





• Bogor Barat





• Bogor Selatan





• Bogor Timur





• Cianjur Selatan





• Cirebon Timur





• Garut Selatan





• Garut Utara





• Indramayu Barat





• Jampang





• Subang Utara





• Sukabumi Utara





• Tasikmalaya Selatan





• Tasikmalaya Utara





• Kota Cikampek





• Kota Cipanas





• Kota Kertajati





• Kota Lembang

Jawa Tengah

• Brebes Selatan





• Banyumas Barat





• Cilacap Barat





• Kota Purwokerto

Jawa Timur

• Blitar Selatan





• Kepulauan Sumenep





• Kota Jember





• Kota Pamekasan

Pemekaran wilayah menjadi topik penting karena tujuan untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan efisiensi administratif di setiap kawasan serta memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Namun, rencana pemekaran wilayah ini masih memerlukan tinjauan mendalam serta kajian yang matang terkait dampak, manfaat, dan implementasinya dalam konteks politik, ekonomi, sosial, dan budaya setempat.