Baca Juga : Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Mendukung Kelompok KAMI (Gatot Nurmantyo)?
Sebelum menjadi Gubernur Sumut. Edy menjabat Pangkostrad, syarat menjadi Cagub harus berhenti di jabatan Sipil, TNI dan Polri. Bantuan Gatot Nurmantyo (mantan Panglima TNI) melepaskan Edy di jabatan TNI tersebut. Sehingga berhak dicalonkan sebagai Cagub.
Ketika Panglima TNI berganti ke Marsekal Hadi, Edy dipasang kembali kejabatan Pangkostrad. Namun, Edy berkeras hati tetap maju di Pilkada Sumut.
Menjadi Gubernur Sumut, Edy bukannya menjaga keharmonisan dan kesejukan demokrasi. Yang terjadi, malah menciptakan permusuhan dengan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Bakhtiar Ahmad Sibarani. Pokok persoalannya mengatakan Ahmad Sibarani tak pantas jadi Bupati, karena banyak kemiskinan terjadi di Tapanuli Tengah.
Rupanya permusuhan Edy bukannya dengan Bupati Tapteng melainkan bertambah dengan Walikota Medan Bobby Nasution. Yang Mana, Bobby meminta Pemkot Medan dilibatkan dalam penanganan karantina WNA yang berada di Medan, walaupun tanggungjawabnya ada di Pemprov.
Tak terima dengan perkataan Bobby, Edy melontarkan kalimat, "Aku Gang Peduli Bobby Siapa!" ujarnya.
Belum lagi kebijakan kontrovesial terkait program wisata halal di Danau Toba, dan banyak peternak Babi yang diberangus oleh kesewenang-wenangannya. Seharusnya, Edy tahu tentang kearifan lokal dan potensi daerah sebagai pendapatan.
Kini singgasana sebagai otang nomor satu Sumut, akan diakhirinya. Pilkada 2022 dan 2023 tak digelar, disatukan dengan Pilpres 2024. Sepertinya Edy harus berpikir ulang menjadi Capres, atau Cagub di 2024. Atau jangan-jangan tingkatan dibawahnya dari itu, Pemilihan Walikota dan Bupati tak dipilih.
Lebih tragis lagi, penunjukan menjadi pejabat sipil pun di tingkat lokal tak akan ditunjuk. Jadi kuburkanlah rencana untuk maju sebagai Capres ke - 8. Pasalnya, rekam jejak digitalnya yang negatif sudah tersebar ke seantero nusantara, terlebih di tanah Sumut.