Surabaya NAWACITAPOST - Tepat dibawah Baliho Machfud Arifin, Bakal Calon Wakil Walikota (Bacawawali) Surabaya, Siti Anggraenie Hapsari melakukan sosialisasi visi dan misinya.
Didepan ratusan warga RW02 Gayungan, Sabtu malam (15/8/20), SAH mengapresiasi KoorKel Demokrat Gayungan yang menyandingkan Baner gambarnya dengan MA Calon Walikota yang diusung partainya.
Usahanya untuk dapat bersanding dengan MA seakan tak kenal lelah, meski rekomendasi belum turun ke tangan.
Dalam kesempatan itu, SAH menjelaskan bahwa keinginannya maju sebagai Wakil Walikota didasari atas penunjukan partai Demokrat. Kemudian setelah mendapat ijin suaminya, Siswandi, Ia mulai berfikir apakah mampu mengemban amanat tersebut. Melalui pertimbangan yang lumayan lama Ia memutuskan untuk maju bertarung berebut rekom mendampingi Machfud Arifin.
Sebagai seorang Wanita yang akan menjadi pemimpin, SAH memuji kinerja Risma dalam membangun Surabaya dan hal ini harus diteruskan.
" Surabaya masih butuh sentuhan wanita, Setuju bapak Ibu," tanyanya dan serentak dijawab 'Setuju' oleh warga.
Menurut SAH, pembangunan Surabaya harus dilakukan secara menyeluruh seperti Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, terlebih peningkatan kinerja pelayan masyarakat termasuk insentif RT, RW dan Kader lingkungan (Bumantik, Posyandu, PAUD, dll)
Peningkatan SDM melalui pendidikan menjadi sangat urgent bagi Ketua Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur ini.
" Daya tampung menjadi persoalan utama dalam bidang pendidikan di Surabaya. Dengan 62 SMPN, 22 SMAN dan 12 SMKN ditambah beberapa sekolah swasta belum dapat menampung jumlah Siswa karena tidak meratanya disetiap kecamatan, sehingga selalu gaduh disetiap ajaran baru," papar SAH.
Kedepan, SAH menginginkan ada penambahan sekolah di setiap kecamatan. Karena selain menampung siswa juga dapat menfasilitasi para guru honorer dalam upayanya mencari kejelasan statusnya.
Menyinggung permasalahan data BLT, SAH mengaku heran. Pasalnya Surabaya yang katanya Smart City, namun sesuai fakta dilapangan, data kependudukannya sangat kacau.
" Sesuai konsultasi dengan tim ahli dari berbagai Perguruan Tinggi, sebenarnya hal ini tidaklah sulit. Teknologi yang ada saat ini sudah sangat mumpuni dan mereka sudah siap membantu pemerintah dalam mengatasi kacaunya data kependudukan," ujar SAH.
Ada menarik ssat itu, salah satu warga bertanya tentang status milik pemerintah yang sudah ditempatinya berpuluh-puluh tahun, namun saat ini ada 'isu' akan digunakan pelebaran jalan. " Warga akan dipindahkan ke Rusunnawa dan tidak ada ganti rugi atas tanah yang ditempatinya," kata salah satu warga.
Terkait hal ini, SAH menjelaskan, dalam Peraturan Presiden yang waktu itu adalah jamannya pak SBY, Warga negara yang sudah menempati minimal 20 tahun ditanah negara, berhak mengajukan kepemilikan tanah kepada Pemerintah. Apabila warga diinstruksikan untuk pindah karena kebutuhan pembangunan, warga yang sudah menempati minimal 20 tahun wajib mendapat kompensasi dari pemerintah.
" Tapi pelepasan tanah harus ada dasar dan melalui tahap evaluasi. Intinya harus ada musyawarah dan menghasilkan win-win solution," tegas SAH