Jakarta, NAWACITAPOST - Lembaga kajian demokrasi Public Virtue Research Institute melakukan petisi online yang berisikan permintaan kepada Presiden agar menonaktifkan Ketua KPK Firli Bahuri. Permintaan ini atas dasar kinerja ketua KPK yang dinilai semakin menurun, dilihat dari menurunnya angka operasi tangkap tangan (OTT).

Usai munculnya petisi tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memberikan tanggapan bahwa fokus presiden saat ini adalah dalam penanganan Covid-19, sehingga masyarakat harus menghormati keputusan presiden dalam hal ini.

"Jokowi sedang full konsentrasi pada penanganan covid 19 dengan varian baru. KPK institusi negara yang independen semua pihak harus memghormati keputusan yang telah diambil, jangan ada yg mengganggu kinerja KPK," cuitnya dalam akun @AliNgabalinNew Minggu (08/08/2021)

Menurut Ali, KPK adalah sebuah lembaga yang independen dan tidak bisa terintervensi dari pihak manapun sehingga dengan menghormati keputusan yang telah diambil, adalah bentuk penghargaan terhadap KPK.

Ali kemudian melanjutkan, bahwa orang-orang hebat yang memiliki sebuah pengalaman dan ilmu yang dimiliki lebih baik mengabdi pada negara lain.

“Yang hebat dan punya pengalaman serta berilmu mengabdilah pada bangsa dan negara di tempat lain," ujarnya.