NAWACITAPOST – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump membatalkan rencana melarang maskapai penerbangan China terbang ke AS pada Jumat (5/6/2020). Pembatalan tersebut dilakukan setelah Beijing mengatakan maskapai penerbangan asing dapat terbang ke China.

Walaupun dibatalkan, namun AS membatasi operator Tiongkok untuk dua penerbangan mingguan ke AS. Jumlah frekuensi penerbangan itu juga setengah dari jumlah yang diizinkan pejabat China bagi maskapai penerbangan negara itu untuk terbang ke AS di masa pandemi Covid-19.

Departemen Perhubungan AS mengatakan langkah baru itu diperlukan "untuk memulihkan keseimbangan kompetitif dan peluang yang adil dan setara antara AS dan maskapai penerbangan China di pasar penerbangan berjadwal."

Baca Juga : Cegah Corona, KPU Siapkan Skema Satu TPS untuk 500 Pemilih Pilkada 2020

Delta Air Lines dan United Airlines juga ingin melanjutkan layanan penerbangan ke China, yang sebelumnya mereka tangguhkan awal tahun ini setelah wabah Covid-19 menurunkan permintaan penerbangan. Sayangnya, kedua maskapai tak menerima persetujuan pemerintah China untuk memulai kembali layanan di sana pada awal minggu.

Sebagai balasan, pemerintahan Trump mengatakan bahwa pihaknya akan memblokir penerbangan Tiongkok dari dan ke AS mulai pertengahan Juni.

Tiba-tiba, beberapa jam kemudian, pejabat China mengatakan mereka akan mengizinkan maskapai asing untuk mengoperasikan penerbangan seminggu sekali.

Meskipun ada pembatasan yang lebih longgar, tantangan logistik untuk kru serta tugas pramugari bertambah, seperti pemeriksaan suhu penumpang yang terbang, sebagaimana dalam protokol kesehatan.

"Kami mendukung dan menghargai upaya pemerintah AS yang berkelanjutan untuk memastikan keadilan dan akses ke China," kata seorang juru bicara Delta dalam sebuah pernyataan.

Seorang juru bicara United mengatakan perusahaan sedang meninjau permintaan dari Departemen Perhubungan AS.

Ketegangan antara AS dan China terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Tak hanya soal penerbangan, kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu memperdebatkan berbagai hal, termasuk klaim China di Laut China Selatan, soal jaringan 5G, hingga persoalan pandemi Covid-19.