Kuala Lumpur, NAWACITA – Otoritas Malaysia menyita dana sebesar sekitar 1 miliar ringgit atau sekitar Rp3.4 triliun milik perusahaan pelat merah asal Cina.

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan perusahaan China Petroleum Pipeline Engineering tidak menyelesaikan pekerjaan kontruksi yang menjadi kewajibannya.

Penyitaan dana ini terjadi nyaris setahun setelah Malaysia menghentikan dua proyek pipanisasi senilai US$2.3 miliar atau sekitar Rp32 triliun.

CPP adalah anak perusahaan dari perusahaan energi Cina yaitu China National Petroleum Corp. CPP merupakan kontraktor utama dalam pengerjaan proyek raksasa ini.

“Saya mendapat informasi bahwa 80 persen dana proyek pipanisasi telah dibayarkan. Tapi pengerjaannya hanya 13 persen,” kata Mahathir kepada media seperti dilansir Channel News Asia pada Senin, 15 Juli 2019. “Jadi pemerintah berhak mendapatkan kembali uang itu karena proyeknya telah dibatalkan.”

Pernyataan Mahathir ini menyusul pemberitaan dari Straits Times bahwa pemerintah Malaysia telah menyita dana dari rekening CPP di HSBC. Manajemen bank menolak menanggapi hal ini karena adanya aspek kerahasiaan nasabah. Manajemen CCP juga belum menanggapi kabar ini.

CPP memenangkan proyek pipanisasi pada masa pemerintahan PM Najib Razak pada 2016. Proyek itu adalah pembangunan 600 kilometer pipa minyak di pantai barat Semenanjung Malaysia. Juga pengerjaan proyek pipa gas di Sabah, Kalimantan.

Mahathir menghentikan pengerjaan proyek ini pada Juli 2018 setelah mengalahkan Najib Razak pada Mei 2018.

Mahathir, yang sempat menjadi mentor politik Najib, bertekad akan menegosiasi ulang kesepakatan proyek itu, yang menurutnya tidak adil.

Mahathir lalu datang ke Beijing pada akhir 2018 untuk membahas ini.

Pemerintah Malaysia dan Cina lalu bersepakat melanjutkan proyek ini setelah mencukur nilainya sekitar 30 persen menjadi 44 miliar ringgit atau sekitar Rp150 triliun.

Mahathir mengaku tidak merasa khawatir bakal ada masalah dengan pemerintah Cina dengan penyitaan uang milik perusahaan pelat merah itu.

“Saya tidak melihat mengapa Cina akan merasa tidak senang soal ini karena kita tidak mengambil uang kembali atas pekerjaan yang sudah mereka kerjakan atau mengganggu hubungan bilateal kedua negara,” kata dia, seperti dilansir dari tempocom.

Najib Razak saat ini, seperti dilansir Malaysia Kini, sedang menjalan proses persidangan dalam sejumlah kasus dugaan penggelapan dana dan korupsi di pengadilan Malaysia. Kasus ini terkait hilangnya dana milik perusahaan investasi 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB dan SRC International.