NAWACITAPOST.COM - Kakanwil Kemenkumham Papua, Anthonius M. Ayorbaba yang didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Habel Way, PPNS KI Bidang Pelayanan Hukum, Rionard Simanjuntak beserta jajaran menyampaikan rencana Aksi & target kinerja program kekayaan intelektual di Wilayah Papua di hadapan seluruh peserta Hari Kedua Rapat Koordinasi Teknis Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual Tahun 2024 pada Kamis, (05/09/2024).
"Para Kepala Kantor Wilayah mendapat giliran untuk melaporkan progres kerja pergerakan Kekayaan Intelektual di masing-masing daerah, termasuk di tanah Papua yang penuh tantangan dan perjuangan," jelas Anthonius Ayorbaba.
Anthonius M. Ayorbaba mendapat giliran usai diacak oleh Panitia bersama 2 Kanwil lainnya yakni Kanwil Kalimantan Barat dan Kanwil Kepri.
Diawal paparannya diselingi dengan Pantun sebagaimana budaya melayu disambut tepuk tangan 350 orang Peserta se-Indonesia.
Baca Juga: Penguatan Corpu di Kanwil Kemenkumham Papua: Disiplin Jadi Kunci Utama
Dikatakan Ayorbaba, Papua memiliki banyak sekali Potensi Kekayaan Intelektual Komunal, karena terdiri dari banyak sekali Suku dan Budaya.
Disampaikan Ayorbaba berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang KI pada Kanwil Papua.
Tantangan tersebut jelas Kakanwil berkaitan dengan situasi politik dan Keamanan di Daerah Otonomi Baru (DOB), masih banyak Pemerintah Daerah setempat yang belum memahami apa itu Kekayaan Intelektual dan Pentingnya Perlindungan KI di wilayah.
Hal lain juga yang menjadi tantangan yakni permaslahan berkaitan dengan Biaya Pendaftaran yang tinggi terkhusus bagi Orang Asli Papua (OAP) sehingga sangat berpengaruh pada Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah.
Tantangan lainnya menurut Ayorbaba, kurangnya kepedulian Pemerintah Daerah terkait Permohonan IG, di mana menurutnya, Pemda setempat masih menganggap belum terlalu Penting Kekayaan Intelektual, sehingga Permohonan mengalami penurunan.
"Tahun-tahun sebelumnya atas upaya Kanwil Kemenkumham Papua bekerjasama dengan Pemda Provinsi Papua, mengalami Peningkatan karena Biaya Pendaftaran menjadi tanggungjawab Pemda," ucap Ayorbaba.
Menghadapi tantangan tersebut, lantas Anthonius Ayorbaba bersama jajaran melakukan terobosan inovasi dengan melakukan Sosialisasi Diseminasi dan Promosi kepada OPD dan Masyarakat secara masif khususnya di Daerah DOB.
Tak berhenti di sana Kakanwil yang penuh gebrakan perubahan ini pun mengupayakan membangun kerja sama dengan Pemerintah Daerah terkait bantuan anggaran terhadap pendaftaran KI Masyarakat di sana.