NAWACITAPOST.COM — Sebanyak 22 pria dari berbagai daerah menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus perekrutan tentara bayaran Rusia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Mereka awalnya ditawari pekerjaan sipil seperti pekerja konstruksi dan petani buah sebelum akhirnya diberi tahu akan diberangkatkan untuk menjadi tentara bayaran.
Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengatakan para korban memperoleh tawaran pekerjaan ke luar negeri melalui media sosial maupun perantara.
Mereka kemudian diarahkan berkumpul di sebuah penginapan di wilayah Bogor untuk menjalani serangkaian persiapan keberangkatan.
"Beberapa korban awalnya memperoleh informasi bahwa pekerjaan yang ditawarkan adalah pekerjaan konstruksi, petani buah, atau pekerjaan lain-lainnya, tetapi kemudian sampai saat di Bogor mereka diinformasikan bahwa mereka akan diberangkatkan ke Rusia untuk menjadi tentara bayaran," kata Arfan, Jumat, 20 November 2026.
Penggerebekan Penginapan dan Penangkapan Dua Tersangka
Kasus tersebut terungkap setelah kepolisian menerima informasi mengenai dugaan TPPO di sebuah penginapan di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.
Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas bergerak ke lokasi dan mengamankan dua tersangka yang diduga terlibat dalam proses perekrutan dan penampungan calon korban.
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara polisi, para korban mulai menerima tawaran pekerjaan sejak sekitar pertengahan 2026.
Mereka dijanjikan gaji dan bonus dalam jumlah besar apabila bersedia bekerja di luar negeri. Setelah menerima tawaran, para calon korban diarahkan untuk berkumpul di penginapan yang telah disiapkan.
Di tempat penampungan sementara itu, mereka diminta menunggu proses persiapan yang mencakup pemeriksaan kesehatan, medical check-up, serta pengurusan berbagai dokumen perjalanan.
Iming-Iming Dolar dan Tekanan Ganti Rugi
Dalam skema perekrutan tersebut, para korban dijanjikan bonus penandatanganan kontrak sebesar 10.000 dolar AS untuk masa kontrak satu tahun.
Selain bonus tersebut, mereka juga dijanjikan gaji bulanan sebesar 3.000 dolar AS. Selain iming-iming penghasilan tinggi, para pelaku disebut menanggung sejumlah kebutuhan dasar calon korban selama masa tunggu keberangkatan.
Fasilitas yang ditanggung itu meliputi tempat tinggal, transportasi, serta uang makan harian. Namun, realitas yang dihadapi berubah drastis setelah para korban tiba di Bogor.
Di sana, mereka baru diberi tahu bahwa pekerjaan yang ditawarkan sebenarnya adalah menjadi tentara bayaran di Rusia, sehingga sebagian calon korban menghadapi situasi dilematis ketika ingin membatalkan keberangkatan.
Baca Juga: Mahfud MD Nilai Pelantikan Wapres Pengganti Gibran pada 9 Desember Berisiko Picu Masalah Baru
Polisi mengungkapkan bahwa calon korban yang memilih mengundurkan diri atau meminta dipulangkan diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan pihak perekrut.
Mekanisme penagihan biaya tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat tekan agar para korban tetap mengikuti seluruh proses keberangkatan.
"Apabila mereka mengundurkan diri, maka dijerat untuk mengembalikan uang biaya yang sudah dikeluarkan oleh pelaku," kata Arfan.
Lintas Pulau dan Dugaan 200 Orang Diberangkatkan
Menurut keterangan polisi, para korban dalam perkara ini merupakan 22 pria berusia sekitar 30 tahun ke atas. Mereka berasal dari sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
Rencananya, para calon korban tersebut akan diberangkatkan melalui Thailand sebelum melanjutkan perjalanan menuju Rusia.
Berdasarkan pengakuan tersangka kepada penyidik, jaringan tersebut disebut telah memberangkatkan sekitar 200 orang dengan pola perjalanan serupa.
Meski demikian, polisi menegaskan bahwa angka sekitar 200 orang itu masih berdasarkan keterangan tersangka dan perlu didalami lebih lanjut oleh penyidik.
Aparat juga masih menelusuri kemungkinan adanya pihak lain, baik perorangan maupun jaringan, yang turut terlibat dalam perekrutan maupun pengiriman calon korban.
Kepolisian mengingatkan masyarakat agar selalu memeriksa kejelasan jenis pekerjaan, legalitas perusahaan perekrut, isi kontrak kerja, serta jalur keberangkatan sebelum menerima tawaran bekerja di luar negeri.
Tawaran dengan penghasilan besar yang tidak disertai prosedur penempatan pekerja migran yang jelas dinilai perlu diwaspadai secara cermat.(***)