NAWACITAPOST.COM — Pakar telematika Roy Suryo kembali menggulirkan polemik terkait keabsahan dokumen akademik dalam sidang lanjutan kasus dugaan fitnah ijazah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu, 18 November 2026.
Dalam persidangan tersebut, ia secara khusus menyoroti keabsahan administratif pada legalisasi fotokopi ijazah Joko Widodo yang digunakan untuk pencalonan pada tahun 2012 dan 2014.
Fokus utama perdebatan mengarah pada identitas serta masa jabatan pejabat struktural Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang membubuhkan tanda tangan pengesahan pada dokumen krusial tersebut.
Roy Suryo Pertanyakan Tanda Tangan Dekan di Ijazah Jokowi
Persidangan menghadirkan mantan Kepala Bagian Teknis dan Hukum KPU DKI Jakarta, Binsar ST Siagian, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Jenderal KPU RI, Bagus Makawaru, sebagai saksi.
Di hadapan majelis hakim, Roy mencecar para saksi mengenai legitimasi pejabat yang menandatangani dokumen tanpa tertera keterangan tanggal pengesahan yang jelas.
"Penandatangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM tahun 2012 itu siapa? Silakan buka catatannya, boleh, Pak. Terus itu kapan? Di situ ada, karena nggak ada tanggal, itu penanda tangannya siapa?" tanya Roy dalam persidangan.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Binsar membenarkan bahwa dokumen administratif itu memuat nama Prof. Dr. Ir. Mohammad Na'iem sebagai pihak penandatangan.
Kendati demikian, ia mengakui tidak dapat memastikan waktu atau tanggal pasti dilakukannya proses legalisasi lantaran ketiadaan rincian tanggal pada dokumen.
"Yang menandatangani itu adalah dekan Prof Dr Ir Mohammad Na'iem," jawab Binsar.
"Tidak ada tanggalnya," imbuhnya ketika dikonfirmasi mengenai ketiadaan catatan waktu legalisasi.
Nama Dekan UGM dan Masa Jabatan Jadi Sorotan
Lebih lanjut, Roy mempertanyakan kewenangan penandatanganan mengingat masa bakti Mohammad Na'iem sebagai pimpinan fakultas telah berakhir pada pertengahan 2012.
Berdasarkan data resmi universitas, Mohammad Na'iem dilantik sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM untuk periode 2008–2012 pada 9 Oktober 2008.
Roy berargumen bahwa pada periode berikutnya, estafet kepemimpinan semestinya telah beralih kepada Dr. Satyawan Pudyatmoko, yang tercatat dilantik sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM periode 2012–2016 pada 8 Oktober 2012.
Keberatan serupa juga dilayangkan Roy terkait legalisasi dokumen pada tahun 2014 yang masih mencantumkan nama Mohammad Na'iem, di mana menurut perhitungannya, posisi dekan saat itu seharusnya sudah dijabat oleh Satyawan.
Seluruh catatan keberatan dan pertanyaan mendalam tersebut telah diminta oleh Roy untuk dicatat oleh majelis hakim sebagai bagian dari fakta persidangan. Kasus hukum ini sendiri bergulir sebagai bagian dari perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.
Pada agenda persidangan sebelumnya, pihak Jokowi telah menunjukkan ijazah strata satu (S-1) miliknya yang dikeluarkan oleh UGM sekaligus menegaskan keaslian dokumen akademik tersebut.(***)
Artikel Terkait
Jebakan Rem Parkir Elektrik Saat Aki Drop: Kendaraan Lumpuh Total?
Kemenkeu Luncurkan Buku SNKN 2026: Wamen Nurkholisoh Tegaskan Kebijakan Berbasis Riset
Wamenkeu Luky Tekankan Generasi Muda Wajib Pahami Pengelolaan Keuangan Negara
GAPEMBI Turun Tangan! Beri Santunan dan Beasiswa Sarjana untuk Putra Almarhumah Kustini Relawan SPPG
Mundurnya Gibran dari Kursi Wapres, PSI Jakarta Ingatkan Jangan Picu Politik Balas Dendam