Kontroversi Rencana Proyek Sosial dan Penawaran Lokasi Alternatif di Ibu Kota
NAWACITAPOST.COM — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara terbuka membantah klaim Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) terkait adanya kesepakatan pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI).
Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak pernah menyetujui alih fungsi ruang terbuka hijau tersebut demi proyek pendidikan yang digagas oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Pernyataan tegas ini disampaikan Pramono usai menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Sosial di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia mengaku terkejut ketika pernyataan mengenai kesepakatan penggunaan Hutan Kota UI beredar luas di ruang publik.
“Bukan, sebenarnya enggak ada kaitannya sama itu. Ketika saya menerima Pak Menteri, saya mengajukan dua tempat ini. Dan ketika ini menjadi berita, terus terang saya juga kaget. Saya juga kaget,” ujar Pramono kepada awak media.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin (16/11/2026) tersebut, Pramono justru menawarkan alternatif lahan lain di luar kawasan kampus.
Dua titik lokasi yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta berada di wilayah Jakarta Barat seluas 2 hektare dan Jakarta Timur seluas 2,2 hektare, guna mendukung penuh pelaksanaan program Sekolah Rakyat tanpa harus mengorbankan kawasan konservasi.
Status Pengelolaan dan Rencana Transformasi Menjadi Kebun Raya
Polemik ini bermula dari inisiatif pihak Universitas Indonesia yang menyampaikan keinginan untuk menyerahkan pengelolaan Hutan Kota UI kepada Pemprov DKI Jakarta.
Langkah tersebut diambil karena beban pemeliharaan dan pengelolaan kawasan hutan seluas ratusan hektare itu dinilai terlalu berat bagi institusi perguruan tinggi.
Menanggapi hal tersebut, Pemprov DKI menyatakan kesiapan penuh untuk mengambil alih pengelolaan. Kebijakan ini dinilai sejalan dengan visi strategis pemerintah daerah dalam memperluas cakupan ruang terbuka hijau (RTH) di tengah masifnya pembangunan perkotaan.
“Dan saya setuju sekali dengan Rektor UI kalau kemudian yang mengelola adalah DKI Jakarta. Maka ruang terbuka hijau Jakarta menjadi makin besar,” kata Pramono.
Kendati demikian, Pramono membatasi ruang lingkup kesepakatan tersebut secara ketat. Ia menolak keras jika pengalihan pengelolaan ini menjadi celah untuk mengubah peruntukan kawasan konservasi.
Jika nantinya Pemprov DKI resmi mengelola kawasan tersebut, ia berkomitmen untuk mengembangkannya secara ekologis menjadi sebuah kebun raya yang asri, bukan mendirikan fasilitas bangunan masif.
“Tetapi saya tidak setuju kalau kemudian tempat ini peruntukannya dialihkan. Hal yang berkaitan dengan sekolah rakyat ketika kemarin bersama dengan Bapak Menteri Sosial, DKI telah mengajukan dua lokasi. Satu di Jakarta Barat dan satunya di Jakarta Timur,” tambahnya.
Posisi Kemensos dan Proyeksi Koordinasi Lanjutan
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam keterangannya mengklaim bahwa pihaknya telah mencapai kata sepakat dengan Gubernur DKI Jakarta untuk menggunakan sekitar 8 hektare lahan dari total 100 hektare lebih kawasan Hutan Kota UI yang berada di sisi wilayah DKI Jakarta.
Gus Ipul bahkan menyebutkan bahwa proses administrasi lanjutan tinggal menunggu penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Gubernur DKI Jakarta dan Rektor UI.
Pertemuan strategis yang memicu silang pendapat ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi Kemensos, antara lain Sekretaris Jenderal M. Hasan Chabibie, Dirjen Rehabilitasi Sosial Supomo, Kapusdatin Kesejahteraan Sosial Joko Widiarto, serta Tenaga Ahli Menteri Sosial Andy Kurniawan.
Meski terdapat perbedaan pandangan mendasar mengenai lokasi pembangunan, Pramono memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta tetap memberikan dukungan penuh terhadap program nasional Sekolah Rakyat, yang pelaksanaannya akan diarahkan pada lahan-lahan alternatif yang telah disiapkan di berbagai titik strategis Jakarta demi menjaga keseimbangan ekosistem dan ruang terbuka hijau ibu kota.(Fifi Abdurahman)
Artikel Terkait
Di KTT ke-49 ASEAN, Prabowo Tegaskan Komitmen Cegah Karhutla dan Sikat Korporasi
Babak Baru Kepatuhan Pajak di Timur Indonesia: Kanwil DJP Papabrama Kawal Keringanan Sanksi
Koalisi Sepakat Kursi Cawapres Milik Gerindra, Zulhas Ungkap Ketum Parpol Tahan Diri
Taruhan Nyawa Satwa Langka, Kemenhut Tegaskan Relokasi Badak Jawa Butuh Kajian Ilmiah
Palisade Hybrid Miliaran Rupiah Mogok Berulang Kali, Konsumen Pertanyakan Diagnosis Hyundai