Rabu, 18 November 2026

Gibran Bisa Digugat soal Fasilitas Negara, Mahfud MD Ungkap Jalur Class Action

Photo Author
Tiarsin, Nawacita Post
- Rabu, 18 November 2026 | 21:11 WIB
Mahfud MD membahas peluang gugatan class action dan pertanggungjawaban pidana terkait polemik pencalonan Gibran dalam video yang tayang Selasa, 17 November 2026. (Tangkapan layar YouTube Mahfud MD)
Mahfud MD membahas peluang gugatan class action dan pertanggungjawaban pidana terkait polemik pencalonan Gibran dalam video yang tayang Selasa, 17 November 2026. (Tangkapan layar YouTube Mahfud MD)

NAWACITAPOST.COM — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan bahwa masyarakat memiliki peluang hukum untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) guna mempersoalkan fasilitas negara yang pernah digunakan Gibran Rakabuming Raka selama menjabat sebagai Wakil Presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui kanal YouTube resminya, Mahfud MD Official, dalam tayangan yang disiarkan pada Selasa, 17 November 2026.
 
Selain menyoroti potensi gugatan perdata terkait fasilitas jabatan, ia juga mendesak agar dugaan tindak pidana dalam proses pencalonan Gibran tetap diusut tuntas, meskipun yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari kursi wakil presiden.
 

“Kalau ada yang iseng bisa ngajukan class action, gugat itu agar dikembalikan semua yang pernah dipakai untuk negara,” kata Mahfud dalam tayangan tersebut.
 

Peluang Gugatan Fasilitas Negara

Menurut pandangan hukum Mahfud MD, gugatan perwakilan kelompok ini dapat ditempuh oleh elemen masyarakat yang ingin menguji sekaligus mempersoalkan penggunaan anggaran serta fasilitas negara selama masa jabatan Gibran.

Ia menjelaskan bahwa mekanisme class action secara hukum memungkinkan seseorang atau sekelompok pihak untuk bertindak mewakili kepentingan masyarakat luas yang memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum.
 
Dalam konteks ini, Mahfud mencontohkan bahwa organisasi atau perkumpulan yang bergerak di bidang politik maupun ketatanegaraan merupakan pihak yang relevan untuk menempuh jalur hukum tersebut.
 

Mahfud mengaitkan celah gugatan pengembalian fasilitas negara ini dengan polemik penerbitan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah milik Gibran, yang menurutnya menjadi pangkal persoalan dalam keabsahan proses pencalonannya.
 
 
 
 
 
 

Desakan Pengusutan Dugaan Pidana

Lebih lanjut, Mahfud menegaskan bahwa langkah pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden tidak semestinya menjadi alasan untuk menghentikan penelusuran dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada tahap pencalonan.

“Jadi kalau orang mengatakan bahwa ini enggak fair karena dia mundur tapi tidak ada persoalan pertanggungjawabannya maka kejar pidananya,” ujarnya.
 

Dalam keterangannya, Mahfud turut menyoroti peran sejumlah institusi negara yang berkaitan langsung dengan penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah serta verifikasi pencalonan, antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kementerian yang membidangi urusan pendidikan.
 
Ia menilai seluruh rangkaian proses administratif tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh agar pihak-pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia pun berharap aparat penegak hukum dapat bertindak profesional dalam menindaklanjuti setiap laporan pidana terkait polemik ini tanpa terbebani oleh kepentingan politik praktis.

Menutup pernyataannya, Mahfud menekankan bahwa inti dari persoalan yang diperdebatkan bukan semata-mata tertuju pada sosok pribadi Gibran, melainkan pada perbaikan sistem dan proses pencalonan yang dinilainya bermasalah secara konstitusional maupun prosedural.
 

“Mari kita membangun peradaban demokrasi ke depan. Gibran mungkin tidak salah, tetapi proses ini salah dan sudah dibenarkan oleh MK dan oleh MA dan oleh konstitusi,” kata Mahfud.

Kendati demikian, seluruh wacana mengenai peluang gugatan class action maupun tuntutan pertanggungjawaban pidana tersebut tetap harus melalui mekanisme hukum yang berlaku serta proses pembuktian secara sah di muka pengadilan.(***)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Tiarsin

Tags

Artikel Terkait

Terkini