Sabtu, 21 November 2026

Yaqut Akui Beri Tugas Tambahan Haji ke Gus Alex, Bantah Kewenangan Khusus

Photo Author
Tiarsin, Nawacita Post
- Sabtu, 21 November 2026 | 20:46 WIB
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan keterangan dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. (Instagram.com/@elmoerif)
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan keterangan dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. (Instagram.com/@elmoerif)

NAWACITAPOST.COM — Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengakui memberikan tugas tambahan kepada mantan staf khususnya, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, untuk membantu mengoordinasikan penyelenggaraan ibadah haji, terutama haji reguler.
 
Dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu (21/11/2026), Yaqut menegaskan peran tersebut sebatas koordinasi dan pelaporan, bukan pemberian kewenangan khusus dalam pengelolaan haji.

"Saya berikan tugas tambahan untuk membantu saya dalam mengoordinasikan penyelenggaraan ibadah haji, utamanya adalah ibadah haji reguler," ujar Yaqut.
 
 

Berawal dari Ukhuwah hingga Fikih Perhajian

Yaqut menjelaskan, awalnya Gus Alex ditunjuk sebagai staf khusus Menteri Agama dengan tugas menangani bidang ukhuwah Islamiyah dan hubungan antarorganisasi kemasyarakatan (ormas).
 
Seiring perjalanan tugasnya, tanggung jawab itu diperluas untuk membantu koordinasi penyelenggaraan haji.

Penunjukan tersebut didasarkan pada pengalaman dan latar belakang pendidikan Gus Alex. Mantan staf khusus itu disebut pernah menjadi petugas haji serta merupakan lulusan Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta jurusan Hukum Islam.

"Maka saya anggap dia mengerti ini soal bukan hanya soal haji, tapi juga fikih perhajian," kata Yaqut dalam persidangan.
 
 
 
 
 
 
 

Bantah Kewenangan Khusus dan Soroti Kanwil

Meski dilibatkan dalam koordinasi haji, Yaqut membantah memberikan kewenangan khusus kepada Gus Alex.
 
Tugasnya disebut hanya membantu mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan program dan melaporkannya langsung kepada Menteri Agama.

"Tidak ada kewenangan yang diberikan selain untuk membantu saya mengoordinasikan dan melaporkan kepada saya jika ada bottleneck atau hambatan-hambatan di dalam Direktorat Jenderal PHU dalam pelaksanaan haji, utamanya haji reguler," kata Yaqut.
 

Di luar urusan haji, Gus Alex juga mendapat tugas membantu koordinasi sejumlah kantor wilayah Kementerian Agama.
 
Langkah itu dinilai perlu karena sebagian kantor wilayah berjalan sendiri-sendiri dalam membuat inovasi maupun menentukan program, sehingga kebijakan daerah kerap tidak selaras dengan program kementerian dan pemerintah pusat.
 

Dakwaan Kuota Haji 2023–2024 dan Pembuktian Sidang

Keterangan mengenai alur kerja antara Menteri Agama dan staf khusus ini mencuat di tengah perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023–2024.
 
Dalam kasus tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa empat orang, yakni Yaqut Cholil Qoumas, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Aziz Taba.
 

KPK mendakwa pengelolaan kuota haji tambahan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar Rp622,09 miliar.
 
Perkara ini menyedot perhatian publik karena berkaitan dengan pembagian kuota tambahan dan dugaan penyimpangan pengelolaannya pada penyelenggaraan haji 2023–2024.
 
Dalam persidangan sebelumnya, Yaqut juga membantah menerima uang sebesar 71.000 dolar Amerika Serikat yang turut dipersoalkan dalam perkara ini.

Seluruh dakwaan KPK tersebut masih harus dibuktikan melalui proses persidangan, dan status para terdakwa dipandang berdasarkan proses hukum yang berjalan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(***)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Tiarsin

Tags

Artikel Terkait

Terkini