NAWACITAPOST.COM — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memanggil anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Anwar Sadad, untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) Jawa Timur, Senin (9/11/2026).
Langkah hukum ini memicu sorotan publik mengingat posisi strategis Anwar yang pernah menduduki kursi Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 sebelum melenggang ke Senayan sebagai legislator periode 2024–2029. Pemeriksaan intensif terhadap politikus kawakan tersebut dipusatkan di markas antirasuah di ibu kota.
Proses hukum ini difokuskan untuk mengurai keterlibatan para pejabat dalam sengkarut pengurusan anggaran dana hibah Pokmas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021–2022.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi jadwal pemeriksaan resmi terhadap legislator tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin, 9 November 2026.
Dalam agenda pemeriksaan kali ini, penyidik tidak hanya membidik Anwar Sadad. KPK turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bagus Wahyudyono, pihak swasta yang juga telah berstatus sebagai tersangka dalam skandal pengusulan dan penyaluran alokasi dana hibah daerah tersebut.
Meski demikian, pihak komisi antirasuah belum memberikan rincian detail mengenai substansi pendalaman materi yang akan digali penyidik dari kedua tersangka.
Hingga berita ini diturunkan, KPK juga belum menyampaikan konfirmasi resmi terkait kepastian kehadiran Anwar Sadad maupun Bagus Wahyudyono untuk memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih.
Jejak Kelam Pengembangan Operasi Tangkap Tangan
Penyidikan skandal dana hibah Jawa Timur ini merupakan pusaran kasus besar yang berakar dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak, pada Desember 2022.
Dari pembongkaran kasus awal tersebut, penyidik antirasuah terus mengurai benang kusut alokasi anggaran daerah hingga menemukan bukti dugaan keterlibatan deretan pejabat elit legislatif daerah lainnya.
Eskalasi penanganan perkara meningkat signifikan ketika KPK mengumumkan penetapan 21 orang sebagai tersangka pada 2 Oktober 2025.
Konstruksi perkara memetakan skema korupsi tersebut ke dalam dua ranah utama: empat tersangka didakwa sebagai pihak yang diduga menerima suap, sementara 17 tersangka lainnya dijerat atas dugaan pemberian suap guna meloloskan pengurusan alokasi dana hibah Pokmas.
Anwar Sadad terseret dalam jajaran elit penerima suap. Berdasarkan dokumen resmi penyidikan KPK, nama Anwar disandingkan bersama jajaran pimpinan dewan lainnya, yakni mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar, serta Bagus Wahyudyono.
Perkara yang membelit Anwar berkaitan erat dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji dari sejumlah pihak yang berkepentingan langsung dalam pengurusan alokasi anggaran hibah APBD Jatim TA 2021–2022.
Dinamika penyidikan perkara ini sempat mencatat perubahan konfigurasi hukum tatkala penyidik menghentikan penyidikan terhadap salah satu tersangka utama, Kusnadi, pada 16 Desember 2025 lantaran mantan Ketua DPRD Jatim tersebut meninggal dunia.
Pemanggilan resmi Anwar Sadad pada awal pekan ini menjadi babak baru yang sangat krusial dalam memperjelas tabir aliran dana hibah Jatim. Langkah penyidik memanggil sang anggota DPR RI menandaskan komitmen KPK dalam menuntaskan perkara sistemik yang telah diusut secara berkesinambungan sejak pembongkaran kasus Sahat Tua Simanjuntak.(***)